FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
02 01-2019

1334

Indonesia Harus Merdeka Sinyal

Kategori Sorotan Media | Diani Hutabarat

Jakarta - BP3TI atau Balai Penyediaan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika telah resmi berganti nama menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti sejak Mei 2018. 

Untuk mengetahui pencapaian dan rencana Bakti, Bisnis berkesempatan mewawancai Danny Januar Ismawan Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Untuk Masyarakat dan Pemerintah atau LTIMP Bakti. Berikut petikannya. Bagi khalayak umum, Bakti belum begitu dikenal.

Apa dan bagaimana tugas Bakti Itu? 

Bakti baru berganti nama pada 23 Mei 2018. Sebelumnya adalah BP3TI. Kami merupakan badan layanan umum (BLU) atau satuan kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. BLU ini memiliki fleksibilitas.  

Kalau saya analogikan, kami ini seolah-olah bisa dianggap sebagai BUMN tetapi dengan misi layanan, bukan profit oriented. Tugas utama kami adalah pemerataan Infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia, khususnya Kawasan - kawasan yang tidak tersentuh operator komersial.  

Kami sendiri diberi amanah mengelola 1,25% gross revenue dari penyelenggara telekomunikasi. Kalau sekarang kami hitung, kami mengelola average Rp3 triliun per tahun.  

Bagaimana proses transformasi BLU ini hingga menjadi Bakti?  

Pada awalnya, badan ini bernama BTIP, Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan. Itu pada 2006 dan kami hanya selevel satuan kerja. Memang awalnya hanya berfokus di desa dan kami menyediakan telekomunikasi dasar, seperti ada warung telepon di seluruh desa.  

Konsepnya dahulu masih tradisional, bagaimana mengadakan. Namun, berbicara sebaran di seluruh Indonesia, pengadaan tidak cukup. Perlu operating maintenance. Mengadakan itu gampang, tetapi menjadikan layanan ini berkelanjutan justru sulit.  

Setelah evaluasi, badan ini menjadi BP3TT dan naik tingkat menjadi BLU. Saat itu, kami sudah melakukan inovasi pengadaan dengan mitra. Melalui Bakti ini, posisi kami itu lebih kepada akselerator dan berkolaborasi dengan mitra atau stakeholder.  

Kenapa para Operator seluler harus menitipkan 1,25% qross revenue ke Bakti?  

Sebetulnya di Undang-undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi sudah menugaskan, waktu itu Telkom dan Indosat, untuk membangun daerah-daerah yang tidak komersial.  

Namun, sejalan dengan waktu, terjadi privatisasi dan IPO. Alhasil, BUMN itu berpikir bagaimana caranya menghasilkan untung. Tidak mungkin ada dua policy. Di satu sisi harus untung, dan di sisi lain membangun daerah yang tidak komersial harus dibangun.  

Akhirnya ada konsensus, dana untuk tugas penyediaan layanan yang tidak komersial dititipkan saja dan dikelola pemerintah. Di situlah mulai ada amanah dan dana itu akhirnya kami yang kelola.  

Apakah kewajiban dana itu berlaku untuk operator semua?  

Semuanya. Ini yang dimaksud dengan penyelenggara telekomunikasi tidak hanya operator seluler, tetapi juga ada ISP internet service provider dan sebagainya. Semua diwajibkan untuk memberikan kontribusi.  

Dana itu dipergunakan untuk apa saja? 

Kami memiliki enam program. Ada BTS (base transceiver station) atau tower seluler, satelit multifungsi, akses internet, Palapa Ring, penyiaran, dan terakhir yang mungkin membedakan Bakti dari BP3T1 adalah ekosistem. 

Memang ada kendala sebelumnya ketika di BP3TT, yakni fokus kami hanya di infrastruktur. Hanya bicara soal infrastruktur, tetapi bagaimana infrastruktur itu termanfaatkan belum kami sentuh. Dengan Bakti, kami sudah masuk ke ekosistem. Bagaimana mengupayakan agar infrastruktur yang kami bangun ini memberikan dampak pada masyarakat.  

Artinya Bakti punya kompetensi perihal pembangunan infrastruktur TI?  

Untuk pembangunan, kami sendiri tidak memiliki kompetensi. Yang kami lakukan adalah membuat skema bisnis, yakni kerugian itu tidak akan ditanggung oleh operator, tetapi ditanggung oleh kami.  

Jadi, bagaimana caranya mereka memberikan layanan dan berfokus pada operasionalnya, sedangkan yang lain-lainnya Bakti yang memikirkan. Jadi, kalau ditanya BTS siapa yang kerjakan? Ya, vendor - vendor yang biasa kerjakan BTS, bukan pemerintah.

Kalau Palapa Rings juga sama. Kami duduk bareng dengan seluruh operator telekomunikasi, seluruh pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, dan kami tanya, mana yang sudah dikerjakan. Dengan Palapa Ring, seluruh kota yang sebelumnya tidak terjangkau Internet berkecepatan tinggi kami hubungkan.  

Palapa Ring ini merupakan proyek KPBU kerja sama antara pemerintah dan badan usaha atau PPP public private partnership pertama di sektor telekomunikasi.  

Bagaimana investor itu berani berinvestasi di sini?  

Yang membedakan hanya satu, di sini ada penjaminan. Itu digaransi. Kalau misalnya suatu saat, kami tidak tahu, terjadi sesuatu, proyek ini dijamin. Adapun, pembayarannya sendiri kami cicil dan bukan berdasarkan biaya investasi. Itu kami namakan availability payment. Jadi, kalau performance layanan jelek, kami tidak bayar penuh.  

Sebetulnya seperti apa kondisi layanan seluler kita sekarang?  

Memang kalau kita bicara 2G, itu memang 90% dari jumlah desa sudah terlayani. Namun, sekarang tuntutannya, apalagi sekarang sudah era digital, masyarakat tidak cukup hanya basic services atau hanya telepon dan SMS. Mereka minta 4G dan layanan ini baru sekitar 73%.  

Kalau tidak salah, total desa yang belum terlayani hampir 9.000 wilayah. Yang berpenghuni dan tidak akan dilaksanakan oleh operator itu mencapai 5.000 desa. Jadi, kami punya target sampai 2 tahun ke depan, 5.000 BTS harus dibangun. Pada tahun itu pun kami bisa declare, Indonesia merdeka signal. Itu tagline kami. Mudah-mudahan tercapai pada 2020.  

Ini juga polanya menarik. Kami ikut sertakan keterlibatan pemda. Jadi, pemerintah kabupaten itu kami tuntut untuk bisa meye-diakan lahannya. Pada Desember 2018, kami mengumpulkan 43 kabupaten untuk menandatangani MoU, sebab mereka melihat ini sangat dibutuhkan masyarakat.  

Apakah BTS itu bisa melayani banyak operator?  

Untuk skema yang sekarang, memang operatornya kami tentukan berdasarkan penilaian. Kami sebar dahulu dan mencari siapa yang berminat melakukan operasional di lokasi tertentu. Nah, sebagian besar untuk tahap pertama ditangani Telkomsel. Namun, tahap kedua bisa dilayani operator lain juga.  

Kami memang melakukan beauty contest. Kalau berminat di lokasi yang sama, apa yang kalian tawarkan? Biasanya yang menjadi parameter pembeda itu adalah spesifikasi perangkat.  

Namun, memang satelit yang kami manfaatkan untuk pembangunan akses internet itu masih menggunakan milik asing. Dengan begitu, kami berpikir memang duit negara itu, meskipun dari operator, larinya ke asing juga.  

Kenapa kita tidak launching satelit sendiri. Untuk itu, kalau tidak salah pada 2018 pengadaan untuk proyek itu sedang dilelang. Pada 2023, insyaallah sudah mengorbit dan ini menjadi satelit pemerintah yang menggunakan teknologi terkini dengan spesifikasi yang memang masih sangat baru. 

Berapa nilai investasinya?  

Nilanya tidak ingat persis, tetapi kalau capex sekitar Rp5 triliun-Rp6 triliun. Namun, ini skemanya PPP, sama seperti Palapa Ring, sehingga ada masa konsesi 15 tahun. Biaya operasional maintenance dan lain-lain kalau tidak salah mencapai Rp2 triliun per tahun.  

Kenapa pengembangan satelit mandiri ini baru terpikir sekarang?  

Pertama, dari sisi kemampuan keuangan memang (terkendala). Kami juga baru terpikirkan sekarang karena dahulu skala layanan masih sangat kecil. Target kami pun masih kecil.  

Kedua, pemikiran ini muncul setelah kami ada reorganisasi dan menjadi Bakti. Kami melakukan reorganisasi dengan konsultan internasional. Ditemukan fakta bahwa pendekatan yang dilakukan selama ini bisa lebih efisien kalau kami membeli satelit sendiri.  

Bagaimana maksud dari program pengembangan ekosistem yang merupakan hal baru di Bakti?  

Kami banyak sekali berkolaborasi dengan sektor lain. Ini yang membuka jalan bagi kami untuk dilibatkan di program-program lintas kementerian. Pasalnya, kami menjualnya konektivitas karena kami punya akses sehingga harapannya bisa membuka yang lainnya, misalnya akses finansial dan lain-lain. Itu yang kami tawarkan.  

Kementerian Keuangan melihat ini sebagai peluang bagus. Makanya, kemarin kami mulai off program yang menghadirkan fintechuntuk penyaluran kredit ultra mikro ke masyarakat.  

Selain itu, kami juga support BPKP untuk dana desa, sebab kami melayani internet ke desa - desa. Terakhir itu, kami bekerja sama intens dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebab kami melihat sektor kelautan itu kayaknya belum tersentuh dengan teknologi.  

Palapa Ring Barat masih sepi peminat, bagaimana strategi untuk meyakinkan operator?  

Memang butuh waktu untuk meyakinkan ke operator seluler. Terus terang kalau kami bicara Palapa Ring Barat itu memang belum laku. Perlu effort lebih untuk meyakinkan, karena salah satu harapan kami dari operator seluler.  

Akan tetapi, mereka temyata sudah melakukan investasi cukup banyak. Mungkin sampai periode tertentu kami tinggal tunggu waktu saja, sudah pasti arahnya akan ke Palapa Ring Barat.  

Berapa capaian layanan akses internet pada 2018? Bagaimana target pada 2019?  

Hingga saat ini (akhir 2018) sudah mencapai 3.600 site. Untuk 2019, sebenarnya sesuai Renstra (Rencana Strategis) seharusnya 800 site per tahun. Akan tetapi, karena banyaknya waiting list, akhirnya pada 2019 targetnya dinaikkan menjadi 1.000 site. Sebagian besar di antaranya nanti sudah termasuk yang memanfaatkan resource list capacity.  

Berapa alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk realisasi program kerja 2019?  

Untuk menjalankan semuanya, alokasi anggaran sekitar Rp2,9 triliun. Perbedaan anggarannya jika dibandingkan dengan 2018 tidak terlalu besar hanya sekitar Rp 100 miliar. Sebenarnya kalau bicara target pembangunan 5.000 BTS dalam kurun 2 tahun itu pasti kurang anggarannya. 

Akan tetapi, karena kami BLU, maka kami bisa menyediakan saldo kas. Saldo kas kami selain sekitar Rp3 trilun per tahun itu, kami juga punya dana cadangan Rp9 triliun-Rp 10 triliun.  

Apa saja langkah yang akan dilakukan untuk percepatan penyerapan dana cadangan?  

BTS akan kami akselerasi menjadi 5.000 site. Otomatis dana kas sekitar Rp3 triliun tidak cukup, maka akan kami pakai cadangan.  

Selain itu, untuk Palapa Ring saja kebutuhan dananya sekitar Rp 1,2 triliun-Rp 1,5 triliun per tahun untuk biaya cicilan ke investor. Jadi, sudah pasti dana cadangan akan berkurang. Meskipun demikian, tetap ada hitung-hitungan untuk cashflow-nya.

Sumber berita: Bisnis Indonesia (02/01/2019)

Berita Terkait

Infrastruktur Telekomunikasi Terus Merangsek ke Perdesaan

Pemerintah terus menggelar infrastruktur telekomunikasi di seluruh desa berpemukiman di Indonesia. Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikas Selengkapnya

Pemerintah Komitmen Indonesia Bebas Sinyal Pada 2020

tilah susah sinyal yang mirip sebuah judul film kerap menjadi kelakar warga NTT yang merupakan sindiran halus terhadap sulitnya berkomunika Selengkapnya

Jumlah Startup di Indonesia Ratusan atau Ribuan?

JAKARTA, (PR).- Benarkah jumlah perusahaan rintisan atau startup di Indonesia sudah mencapai 1.000 dalam 5 tahun terakhir seperti disampaika Selengkapnya

Milenial Harus Melek Internet dan Memerangi Hoaks

Liputan6.com, Magelang - Ketua Majelis Pembimbing Kwartir Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta generasi mi Selengkapnya