Inilah Lima Strategi Pemerintah Mitigasi Penanggulangan Bencana

Bandung, Kominfo – Bencana alam dapat terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak dapat dihindari, namun dapat dimitigasi melalui langkah-langkah yang tepat. Oleh karena itu, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (24/04/2024), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan 5 strategi dalam mitigasi bencana.

“Pertama, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi,” tuturnya.

Dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi, Wapres menilai potensi terjadinya suatu bencana dapat dipantau untuk kemudian dibuatkan sistem peringatan dininya.

“Kedua, lakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid,” tegas.

Ketepatan ini,Wapres menekankan, harus bersifat menyeluruh meliputi penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam agar dapat menjadi kunci dalam mengendalikan risiko bencana maupun mengurangi timbulnya bencana baru.

“Selain itu, perkuat pelayanan kebencanaan, utamanya melalui penguatan kelembagaan BPBD, baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, serta peralatan,” tambahnya.

Adapun strategi keempat, Wapres mengingatkan, penerapan kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana juga harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.

“Pastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional, dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa mendatang,” pesannya.

Sementara untuk strategi kelima, Wapres pun mengingatkan terkait pentingnya penyusunan rencana pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih. Sebab, seluruh penanganan dampak bencana memerlukan anggaran yang tidak kecil dan banyaknya pihak terkait dalam kolaorasi penanganannya di lapangan.

“Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa dampak perubahan iklim menjadi salah satu faktor kompleks pada dampak bencana.

“Untuk itu, respon cepat dan ekosistem aksi dini dalam penanganan menjadi kebutuhan penting di masyarakat,” urainya.

Hadir dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Tri Handoko, Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin, para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, M. Imam Azis, Robikin Emhas, Arif Rahmansyah Marbun, dan Guntur Iman Nefianto.