Nyalakan Pelita di Ujung Negeri

Mata Joni (38) menerawang. Terbayang ingatan tahun 2005 silam, betapa repotnya mengajar murid kelas satu sampai enam sekolah dasar seorang diri. Ya, seorang diri. Ia adalah satusatunya guru di sekolah terpencil itu, merangkap sebagai kepala sekolah sekaligus kepala tata usaha. Sekolah Dasar 16 Gun Jemak, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, tempatnya mengajar memang sangat terpencil. Lokasinya tepat berada di ujung negeri, berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Untuk sampai ke sekolah yang terletak di hulu sungai Sekayam ini, hanya bisa ditempuh dengan speedboat atau sampan bermesin selama delapan jam dari ibu kota Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau.

Awalnya memang ada lima guru yang mengajar di SD 16 Gun Jemak ini, namun menjelang tahun 2005 tinggal Joni seorang yang kuat bertahan. “Lainnya pulang ke daerah asal, tak tahan hidup di daerah yang sangat terpencil dengan kondisi alam yang keras,” tutur pemuda lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Sanggau tahun 1986 ini.

Keadaan itu tak pelak membuat Joni berpikir keras, harus bagaimana menjalankan proses belajar mengajar di sekolahnya. “Jika saya diam, pendidikan anak-anak di sini pasti terbengkalai. Maka sebagai guru yang secara moral bertanggungjawab dan berkewajiban untuk menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, saya memutuskan terus mengajar di SD ini, walau hanya sendirian,” kisahnya.

Untuk memudahkan tugasnya, ia terpaksa menggabungkan kelas-kelas yang ada agar semua murid bisa tertangani. “Kelas satu digabung dengan kelas dua, kelas tiga dengan kelas empat, dan kelas lima digabung dengan kelas enam. Jangan ditanya seberapa efektifnya, namun itulah upaya maksimal yang bisa saya lakukan saat itu,” imbuhnya.

Syukurlah, kondisi SD 16 Gun Jemak saat ini tak sesepi dulu. Kini sudah ada lima guru lain yang ‘menemani’ Joni mengajar. “Mungkin karena
akses transportasi dan komunikasi di daerah ini sekarang makin mudah. Program pengembangan fasilitas sekolah juga semakin baik dan lengkap,
sehingga mulai ada guru yang tertarik untuk mengajar di daerah ini,” ujarnya dengan senyum mengembang.

Bukan Perkara Mudah
Adalah Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan nasional, yang mengatakan, “Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan.” Dengan bahasa yang lebih sederhana, pendidikan adalah sebuah keniscayaan.
Pendidikan merupakan kunci utama pembangunan sumberdaya manusia suatu bangsa. Namun harus diakui, memenuhi hak atas pendidikan yang layak,
adil dan merata bagi seluruh warganegara Indonesia bukanlah perkara mudah, lebih-lebih di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

Support Coordinator Sekolah Anak Indonesia dari Yayasan Alirena, Yuni Chairani mengatakan, akses pendidikan di daerah 3T masih belum memadai.
“Masalah pendidikan di daerah 3T itu cukup luas. Selain masalah jumlah dan profesionalitas tenaga pendidik, kesadaran orangtua akan pentingnya
pendidikan juga masih rendah. Sarana dan prasarana juga jauh berbeda dengan yang ada di kota,” ujarnya di sebuah seminar belum lama ini.

Menyadari pentingnya pendidikan sebagai salah satu tiang penting dalam membangun negara, pemerintah telah merumuskan programprogram yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, diantaranya Program Indonesia Pintar dengan peserta sasarannya adalah anak dan remaja dengan kisaran umur 6-21 tahun yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Tujuan utama dari PIP ini tak lain untuk menekan angka putus sekolah seminimal mungkin dengan cara meringankan biaya pendidikan serta meningkatkan minat dan angka keberlanjutan sekolah.

Selain PIP, pemerintah juga menyelenggarakan program yang khusus berfokus pada pembangunan sumber daya manusia di daerah 3T diantaranya, Program Afrmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang ditujukan untuk putra putri Papua dan Papua Barat lulusan Sekolah Menengah Pertama. Semula,
Program ADEM ini merupakan program kerjasama Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dengan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, kemudian pada pemerintahan Joko Widodo program ini dilanjutkan karena sesuai dengan nilai dari Nawa Cita “Membangun
dari Pinggiran”. Dari tahun 2013 hingga 2015, Program ini telah memberangkatkan 1.047 pelajar ke berbagai daerah di luar Papua seperti Jawa
Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Tujuan diselenggarakannya progam ini adalah untuk memberikan pelayanan
pendidikan menengah atas bagi anak-anak Papua dalam proses akulturasi Budaya guna meningkatkan semangat kebudayaan.

Selain Program ADEM, adapula Program Afrmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dimana sejak tahun 2012 program ini dimulai, hingga tahun 2015 sebanyak 1.218 putra putri asli Papua telah difasilitasi oleh program ini untuk menempuh pendidikan di 39 PTN di luar Papua. Selain progam diatas, Guru Garis Depan merupakan progam yang saat ini dijalankan untuk mewujudkan komitmen pemerintah “membangun dari pinggiran”.

Guru Garis Depan
Selain memfasilitasi upaya pendidikan masyarakat melalui PIP, pemerintah juga melakukan upaya “jemput bola”, salah satunya dengan menyediakan tenaga pendidik untuk daerah 3T melalui Program Guru Garis Depan (GGD). Hal ini didasari fakta bahwa pendistribusian guru di wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T masih jauh dari mencukupi. Di daerah 3T, jumlah rasio guru dan siswa masih sangat jauh dari rasio nasional yang pada 2014/2015 di SD negeri sebanyak 1:14, SMP 1:13, SMA 1:14 dan SMK 1:12.

GGD merupakan bentuk komitmen Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia serta perwujudan dari nilai Nawacita butir ketiga dan kelima yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” dan “Meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan anak-anak.”

GGD diharapkan dapat menjawab problematika pelayanan pendidikan di daerah 3T dengan menghadirkan dan mendistribusikan tenaga pendidik ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk hadirnya peran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan hingga ke pelosok negeri dengan menyediakan guru-guru terbaik ke daerah yang paling membutuhkan.

Pada Mei 2015, pemerintah mengirimkan angkatan pertama program GGD yang terdiri dari 798 guru muda yang berasal dari 24 provinsi. Para guru muda ini merupakan alumni dari program SM-3T yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) SM-3T untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Para pahlawan tanpa tanda jasa ini nantinya akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang terbilang sangat membutuhkan di 28 kabupaten yang tersebar di empat provinsi diantaranya Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan Aceh dengan sebaran jumlah guru yang dikirim 217 guru di Provinsi Aceh, 288 guru di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 194 guru di Provinsi Papua Barat dan 98 guru di Provinsi Papua.

Sepintas program ini memang mirip dengan progam sebelumnya, yaitu Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (Program SM-3T). Yang menjadikan program ini berbeda para guru yang telah lolos seleksi ini nantinya akan diproyeksikan menjadi Pegawai Negeri Sipil di daerah penempatan masing-masing. “Ke depannya, program ini diyakini akan mengubah pandangan dan kebijakan jika guru terbaik berasal dari daerah setempat. Guru terbaik adalah yang kompetensinya baik dan bisa ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Mendiknas saat itu, Anies Baswedan.

Mudah-mudahan para guru yang ditempatkan di daerah 3T ini benar-benar mampu mengejawantahkan bait-baik lirik Hymne Guru, menjadi pelita yang mampu menerangi kehidupan masyarakat di ujung negeri yang kita cintai ini.*