FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    23 01-2021

    661

    Kedepankan Prinsip Kehati-hatian, Kominfo Hentikan Proses Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz

    SIARAN PERS NO. 26/HM/KOMINFO/01/2021
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 26/HM/KOMINFO/01/2021

    Sabtu, 23 Januari 2021

    tentang

    Kedepankan Prinsip Kehati-hatian,

    Kominfo Hentikan Proses Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz 

    Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz pada Rentang 2.360 – 2.390 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (Tim Seleksi), dengan ini mengumumkan bahwa proses Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz pada Rentang 2.360 – 2.390 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang diumumkan pembukaannya pada tanggal 20 November 2020 melalui Siaran Pers Nomor 148/HM/KOMINFO/11/2020, dinyatakan dihentikan prosesnya.

    Penghentian proses seleksi tersebut diambil sebagai sebuah langkah kehati-hatian dan kecermatan dari Kementerian Kominfo guna menyelaraskan setiap bagian dari proses seleksi ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Kominfo, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015.

    Pada hari Jumat (22/01/2021), Tim Seleksi telah menyampaikan surat resmi terkait informasi penghentian proses seleksi tersebut kepada perwakilan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang sebelumnya telah diumumkan sebagai Peserta Seleksi yang lulus Evaluasi Administrasi melalui Siaran Pers Nomor 169/HM/KOMINFO/12/2020 tanggal 14 Desember 2020.

    Dengan dihentikannya proses seleksi itu, maka hasil dari proses seleksi yang telah dilaksanakan dan diumumkan secara transparan kepada publik, antara lain pada tanggal 15 Desember 2020 melalui Siaran Pers Nomor 171/HM/KOMINFO/12/2020 dan pada tanggal 18 Desember 2020 melalui Siaran Pers Nomor 173/HM/KOMINFO/12/2020, dinyatakan dibatalkan.

    Sebagai tindak lanjut dari dihentikannya proses seleksi ini, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Peserta Seleksi yang telah menyerahkan dokumen jaminan keikutsertaaan seleksi (bid bond), maka Kementerian Kominfo telah mengembalikan bid bond tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 dan diterima langsung oleh perwakilan Peserta Seleksi bersangkutan.

    Kementerian Kominfo secepatnya akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang lebih cermat dan berhati-hati guna memastikan agar spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang bersifat terbatas (limited natural resources), khususnya pita frekuensi radio 2,3 GHz pada rentang 2.360-2.390 MHz, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 53/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Kembangkan SDM Digital, Menkominfo Dorong Keterlibatan Aktif Pemda

    Fokus Pemerintah dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital tidak hanya membangunan infrastruktur digital saja. Pengembangan sumber da Selengkapnya

    Siaran Pers No. 52/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Pemerintah Terapkan Strategi Hilir-Hulu Digitalisasi Indonesia

    Salah satu wujud nyata dari transformasi digital nasional ditandai dengan kehadiran berbagai aplikasi yang menjawab kebutuhan dan kepentinga Selengkapnya

    Siaran Pers No. 51/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Tangani 111 Isu Hoaks Vaksin Covid-19, Kominfo Libatkan Multistakeholders

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 111 isu hoaks yang berkaitan dengan Vaksin Covid-19. Semua isu hoaks itu tersebar di Selengkapnya

    Siaran Pers No. 50/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Bentuk Tim Kajian UU ITE, Tiga Kementerian Tindak Lanjuti Arahan Presiden

    Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengkajian kriteria implementatif dan rumusan substansi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA