Penyederhanaan Birokrasi, Pranata Humas Jadi Pilihan

Manado, Kominfo - Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan birokrasi, membuat kedudukan jabatan fungsional termasuk Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) makin strategis. JFPH menjadi salah satu pilihan penempatan dan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa depan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP), Nursodik Gunarjo, dalam kegiatan Advokasi Inpassing dan Bimbingan Teknis JFPH di Swiss-bellhotel Maleosan, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (29/11/2019). 

"Banyak ASN tertarik untuk mengikuti inpassing ke JFPH. Semoga ini menjadi tren positif dalam upaya pemenuhan Pranata Humas yang jumlahnya masih jauh dari cukup," ungkap Gunarjo.

Sementara itu, Kabid Penyelenggaraan e-Government, mewakili Kepala Dinas Kominfosantik Prov Sulut, John Fritzgerald Rembet, menyatakan Pejabat Pranata Humas harus meningkatkan kualitas dirinya agar mampu menjadi ujung tombak pelayanan infornasi publik.

Didit Kurniawan, mewakili Asdep Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur Kemen PAN dan RB, menyampaikan paparan tentang "Arah dan Kebijakan ASN dalam Implementasi PP No 11 Tahun 2017. 

Menurut Didit, arahan Presiden Joko Widodo mengenai perampingan birokrasi ini membawa angin segar bahwa kedudukan JFPH ke depan akan semakin strategis. 

“Apalagi saat ini Kementerian Kominfo sedang merumuskan revisi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 tahun 2014 dan mengusulkan jenjang jabatan Ahli Utama, yang akan menambah BUP menjadi 65 tahun,” tambahnya. 

Menurut Kasubid Jabatan Fungsional bidang Polhukam dan Kemaritiaman itu, revisi aturan akan sesuai dengan pengembangan kompetensi ASN dan merit sistem yang akan segera diimplementasikan oleh Kementerian PAN RB. "JFPH bukan hanya menjadi salah satu solusi, namun juga bisa menjadi pilihan karir bagi ASN," tandasnya. 

Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Hendra Rompas, menyampaikan isu pengembangan kompetensi Pranata Humasyang berkaitan dengan BPJS Kesehatan. 

“Masyarakat telah mengenal BPJS Kesehatan, tetapi tidak mengenal JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional,” lanjutnya. 

Lebih jauh Hendra menyatakan informasi itu sangat diperlukan bagi Pranata Humas dalam menjawab pertanyaan masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan. 

“Saat ini bisa mengunduh aplikasi JKN di Apps Stote atau Play Store, cukup memasukkan NIK, maka pengguna JKN tidak perlu membawa kartu Askes atau kartu JKN lagi,” jelasnya.

Menutup acara itu, akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga blogger, youtuber dan vlogger, Rully Nasrullah  memberikan tips dan trik bagaimana memanfaatkan media sosial untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pranata Humas di era digital.

Acara advokasi dan bimtek itu diselenggarakan Dit TKKKP, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), Kemkominfo, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan berlangsung pukul 09.00 hingga 15.00 WITA, diikuti sekitar 120 peserta dan dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di seluruh Sulawesi dan instansi pusat, yaitu Badan Pencarian dan Pertolongan, BKKBN, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Agama. (MHP)