Sehat Untuk Semua
Suatu pagi di Desa Sei Areh, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saat itu Dina (27) sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan Selengkapnya
Sudah bertahun-tahun Ramdan (55) bermimpi ingin punya rumah sendiri. Namun apa daya, pendapatannya sebagai buruh di pabrik plastik di daerah Tembalang, Semarang, hanya cukup untuk makan dan keperluan sehari-hari. Alhasil, selama ini pula ia dan istrinya masih indekostdi rumah
petak dekat pabrik.
“Saya kontraktor, mas. Karena masih ngontrak (sewa rumah—pen) maka tidak bisa beli motor,” ujarnya terkekeh. Sungguhpun penuh canda, namun nada kegetiran tetap terlihat di wajah Ramdan. Bagaimana tidak. Ia sudah menikah 30 tahun, punya pekerjaan tetap belasan tahun, namun tak kunjung memiliki rumah yang didambakan. “Sebenarnya sudah mulai nabungsih. Tapi ya itu, setelah kumpul amblas, kumpul amblas lagi, untuk menutup kebutuhan hidup lainnya,” ujar lelaki kerempeng yang lahir di Kebumen ini.
Ia lantas berhitung. Gajinya dari pabrik sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng sekitar Rp1,9 juta. Untuk bayar kontrakan Rp500 ribu. Makan
sebulan bersama istri sekitar Rp1 juta. Sisanya untuk biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan lain. “Bak-buk (pas-pasan—pen) saja. Untung istri saya punya usaha sampingan jualan makanan yang penghasilannya lebih banyak dari gaji saya. Itulah yang selama ini masuk tabungan. Tapi nggak tahu kenapa, kok ya belum cukupjuga untuk beli rumah,” sambungnya.
Sejauh ini ia sudah mencari pengembang yang membangun rumah murah tipe sederhana. “Tapi nyatanya, semurah apapun dan sesederhana
apapun tipenya, tetap saja uang muka dan angsurannya tak terjangkau pendapatan saya,” keluhnya.
Tak mengherankan jika ia sempat berpikir, mimpinya punya rumah akan menjadi mimpi sepanjang hayat yang tak pernah terwujud. ”Jika
tidak ada pihak yang membantu menyediakan rumah murah, saya pasti akan menjadi kontraktor selamanya,” sambungnya.
Maka ketika mendengar berita Presiden Joko Widodo akan melakukan peletakan batu pertama Rusunawa di Gedanganak Ungaran yang
diperuntukkan bagi kaum buruh, 29 April 2015, ia bersama Narti (50) istrinya, langsung mencari informasi. Begitu diresmikan pemanfaatannya oleh
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno pada
awal bulan Pebruari 2016 lalu, ia langsung mendaftar.
“Alhamdulillah diterima. Walaupun syaratnya cukup berat dan cicilannya cukup tinggi untuk ukuran buruh pabrik seperti saya. Ini saya sedang
mengurus kelengkapan administrasinya,” katanya.
Agar Kesenjangan Terjembatani
Tahun 2015 menjadi harapan cerah bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) yang mendambakan hunian. Melalui Program Sejuta Rumah yang digagas Presiden Joko Widodo, pemerintah terus berupaya menyediakan rumah murah yang layak bagi masyarakat. “Program ini untuk mengatasi backlog
(kesenjangan antara pasokan dengan kebutuhan--pen) perumahan rakyat. Selama ini, kebutuhan akan hunian sangat besar, akan tetapi kemampuan untuk menyediakan rumah tidak sebanding dengan kebutuhan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.
Program ini merupakan gerakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (pengembang) dan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan akan hunian, khususnya bagi MBR. Pembangunan unit rumah murah ini tersebar merata dari Provinsi Aceh hingga Papua. Adapun unit yang disediakan berupa rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya serta rumah umum dan komersial.
Tujuan Program Sejuta Rumah adalah untuk mewujudkan cita-cita agar kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya MBR, dapat dipenuhi. Program yang merupakan implementasi dari Nawa Cita ini ditargetkan dapat membangun1.000.000 unit rumah setiap tahun (periode 2015-2019)
Kerjasama Berkelanjutan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, backlog perumahan yang akan dijembatani dengan Program Sejuta Rumah akan terselenggara lebih baik dengan menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal penyediaan lahan dan perizinan serta sektor perbankan dalam hal pendanaan. “Strategi kerjasama seperti ini dinilai baik, karena tidak memberikan beban terhadap APBN sehingga realisasi Program Sejuta Rumah untuk masyarakat Indonesia dapat terlaksana dengan lebih cepat dan baik,” kata Basuki dalam sebuah acara di Stadion Jakabaring di Palembang, beberapa waktu lalu.
Sementara Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengemukakan, kerjasama juga dilakukan
dengan kementerian dan lembaga terkait dan para pihak lain di bidang perumahan, pertanahan, perizinan, perpajakan, dan pengelolaan perkotaan.
Dengan adanya pihak-pihak yang mendukung program ini, niscaya pada tahun-tahun selanjutnya masyarakat bisa menempati hunian yang layak dengan harga yang murah.
“Kami yakin Program sejuta rumah di tahun 2016 ini bisa mencapai target apabila semua pihak dapat saling bekerjasama di lapangan. Kami berharap pemda bisa mempermudah perijinan pembangunan rumah bagi MBR di daerah sehingga seluruh masyarakat bisa memiliki rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau,” harapnya dalam Rapat Koordinasi Program Sejuta Rumah di Kantor Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu.
Masyarakat Non MBR pun Dapat
Sesuai rencana awal, pada tahun 2016 ini fokus pembangunan rumah masih diperuntukkan bagi MBR. Namun pada tahun-tahun selanjutnya, program ini juga akan menyediakan rumah bagi non MBR alias masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. “Pada tahun 2016 ini program sejuta rumah masih menargetkan pembangunan 1.000.000 unit rumah. Adapun target pembangunan rumah untuk MBR nantinya akan lebih besar yakni mencapai 700.000 unit rumah, sedangkan non MBR hanya 300.000 unit rumah,” ujar Syarif.
Lebih lanjut, Syarif menerangkan, berdasarkan sasaran Program Sejuta Rumah tahun 2016 ditetapkan bahwa pembangunan rumah untuk MBR nantinya akan lebih banyak daripada rumah non MBR. Pembangunan rumah untuk MBR yang akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR sesuai APBN hanya sebanyak 113.422 unit dan rumah MBR yang dibiayai nonAPBN adalah 586.578 unit. Sedangkan sisanya yakni rumah non MBR 300.000 unit diserahkan kepada pengembang dan masyarakat melalui pembangunan rumah komersial dan umum.
“Dari 113.422 unit rumah MBR yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR adalah pembangunan Rusunawa 12.072 unit, program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah melalui peningkatan kualitas rumah 94.000 unit dan pembangunan rumah baru MBR sebanyak 1.000 unit dan pembangunan rumah khusus sebanyak 6.350 unit. Adapun pembangunan rumah MBR yang melalui nonAPBN adalah lewat penyaluran KPR FLPP dan non FLPP,” tandasnya.*
Suatu pagi di Desa Sei Areh, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saat itu Dina (27) sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan Selengkapnya