FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    16 01-2022

    10897

    Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia

    SIARAN PERS NO. 9/HM/KOMINFO/01/2022
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 9/HM/KOMINFO/01/2022

    Minggu, 16 Januari 2022

    Tentang

    Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia

    1. Menyikapi fenomena pemanfaatan teknologi Non-Fungible Token (NFT) yang semakin populer beberapa waktu terakhir, Kementerian Kominfo mengingatkan para platfom transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

    2. Menteri Kominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi Non-Fungible Token (NFT) yang berjalan di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.

    3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksananya, mewajibkan seluruh PSE untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia.

    4. Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk dapat merespon tren transaksi NFT dengan lebih bijak sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum, serta terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif.

    5.Kementerian Kominfo akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan tersebut untuk melanggar hukum.

     

    Jakarta, 16 Januari 2022

    Juru Bicara Kementerian Kominfo

    Dedy Permadi

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 10/HM/KOMINFO/02/2023 tentang Indeks Literasi Digital Tahun 2022 Meningkat, Kominfo Tetap Perhatikan Indeks Keamanan

    Dirjen Semuel menyatakan secara umum ada peningkatan dari aspek budaya digital dan etika digital. Selengkapnya

    Siaran Pers No.9/HM/KOMINFO/01/2023 tentang Perkuat Talenta dan Kebijakan Digital. Kominfo Kembangkan STMM Jadi Center of Excellence

    Program Studi Aplikasi Informatika yang nantinya akan menciptakan talenta dengan profesi di bidang data science, artificial intelligence hin Selengkapnya

    Siaran Pers No. 8/HM/KOMINFO/01/2023 tentang Kominfo Sediakan Kuota 100 Ribu Beasiswa Program Pelatihan DTS Tahun 2023

    Program DTS tahun 2023 menyediakan pelatihan gratis untuk 100 ribu peserta yang mencakup tujuh akademi. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 7/HM/KOMINFO/01/2023 tentang Tahun 2023, Kominfo Targetkan Latih 500 Pemimpin Digital

    Kominfo membuka Program Digital Leadership Academy (DLA) untuk melatih kepala daerah dan manajer perusahaan swasta. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA