FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    18 02-2021

    252

    Kominfo Respons Isu Pendaftaran Aplikasi Obrolan Audio

    SIARAN PERS NO. 46/HM/KOMINFO/02/2021
    Kategori Siaran Pers
    Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi. - (Indra Kusuma)

    Siaran Pers No. 46/HM/KOMINFO/02/2021

    Kamis, 18 Februari 2021

    Tentang

    Kominfo Respons Isu Pendaftaran Aplikasi Obrolan Audio

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan pendaftaran untuk setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE). Dalam Peraturan Menteri Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, kewajiban itu juga mencakup PSE yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial.

    "Sesuai dengan PM 5/2020, setiap PSE wajib melakukan pendaftaran ke pemerintah," ujar Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, di Jakarta, Kamis (18/02/2021).

    Merespons adanya isu pendaftaran aplikasi obrolan radio (radio chat) Clubhouse, Jubir Kementerian Kominfo menegaskan bahwa aplikasi itu belum terdaftar di Kementerian Kominfo. "Clubhouse belum terdaftar di kominfo dan kami harap dapat mendaftar sesuai ketentuan dalam PM 5/2020," tandasnya.

    Menurut Jubir Dedy Permadi, aplikasi yang tidak terdaftar akan mendapatkan pemutusan akses berupa  tindakan pemblokiran akses, penutupan akun dan/atau penghapusan konten.

    "Sesuai Peraturan Menteri Kominfo No 5/2020, PSE yang tidak mendaftar sesuai kebijakan yang berlaku, akan mendapat sanksi administrasi berupa pemutusan akses," tegasnya.

    Kewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna.   "Masa pendaftaran adalah 6 bulan sejak PM diundangkan pada tanggal 24 November 2020. Ketentuan ini berlaku untuk semua PSE, tidak hanya Clubhouse," tambah Jubir Kementerian Kominfo.

    Menurut Jubir Dedy Permadi, tujuan pendaftaran itu dimaksudkan untuk menjaga ruang digital Indonesia lebih sehat dan melindungi warganet sebagai pengguna aplikasi.

    "Proses pendaftaran ini adalah proses biasa dan wajar, seperti halnya pendaftaran usaha. Pendaftaran ini ditujukan untuk kepentingan warganet dan ruang digital Indonesia yang lebih sehat, seperti terkait dengan pelindungan data pribadi dan keamanan siber," paparnya.

    Jubir Kementerian Kominfo menegaskan masyarakat dapat memberikan pengaduan/informasi terhadap PSE lingkup privat yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran. "Warganet tidak perlu khawatir karena proses pendaftaran PSE-PSE telah, sedang, dan akan berjalan sampai batas waktu nanti," ungkapnya.

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 53/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Kembangkan SDM Digital, Menkominfo Dorong Keterlibatan Aktif Pemda

    Fokus Pemerintah dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital tidak hanya membangunan infrastruktur digital saja. Pengembangan sumber da Selengkapnya

    Siaran Pers No. 52/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Pemerintah Terapkan Strategi Hilir-Hulu Digitalisasi Indonesia

    Salah satu wujud nyata dari transformasi digital nasional ditandai dengan kehadiran berbagai aplikasi yang menjawab kebutuhan dan kepentinga Selengkapnya

    Siaran Pers No. 51/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Tangani 111 Isu Hoaks Vaksin Covid-19, Kominfo Libatkan Multistakeholders

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 111 isu hoaks yang berkaitan dengan Vaksin Covid-19. Semua isu hoaks itu tersebar di Selengkapnya

    Siaran Pers No. 50/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Bentuk Tim Kajian UU ITE, Tiga Kementerian Tindak Lanjuti Arahan Presiden

    Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengkajian kriteria implementatif dan rumusan substansi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA