Kemenkominfo Berpotensi Tingkatkan Kontribusi BHP

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berpotensi untuk meningkatkan kontribusi pendapatan negara buka pajak (PNBP) dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Hal yang bisa dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan frekuensi 700 MHz dan 2.600 MHz.

Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kemenkominfo Geryantika Kurnia, M.Eng, MA, menyampaikan tentang potensi peningkatan PNBP dari optimalisasi pemanfaatan frekuensi 700 MHz dan 2.600 MHz.

“Kedua band frekuensi tersebut saat ini dimanfaatkan untuk penyiaran, namun tidak memberikan pendapatan yang optimal bagi negara. Tahun 2018, program analog switch off (ASO) penyiaran seharusnya sudah dilakukan,” ujar Geryantika, dalam seminar daring yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber Indonesia, seperti dikutip Senin (3/8).

Frekuensi 700 MHz yang saat ini masih dipergunakan oleh industri penyiaran terestrial pun idealnya sudah dapat dimanfaatkan oleh industri telekomunikasi untuk menyediakan layanan telekomunikasi generasi kelima (5G).

Menurut Geryantika, migrasi industri penyiaran ke digital tak hanya akan memberikan kontribusi PNBP bagi negara. Industri penyiaran juga akan memperoleh manfaat, antara lain kualitas gambar dan suara yang lebih baik, serta efisiensi dari sharing infrastruktur yang menghemat energi dan biaya operasional hingga empat kali lipat.

Saat ini, ekosistem penyiaran digital dinilainya sudah sangat mendukung. Seandainya ASO dapat berjalan, bangsa Indonesian akan mendapatkan banyak keuntungan. Data Boston Consulting Group menyebutkan, ASO akan menghasilkan dampak bergulir (multiplier effect) untuk ekonomi digital Indonesia.

“Beberapa di antaranya ada tambahan 181 ribu kegiatan usaha, 232 ribu tambahan lapangan kerja, tambahan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan PNBP yang mencapai Rp 77 triliun, serta peningkatan kontribusi kepada PDB nasional hingga Rp 443,8 triliun,” jelasnya.

Frekuensi 2.300 MHz

Jika untuk mendapatkan digital dividend dari ASO masih harus menunggu revisi UU Penyiaran dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, ada baiknya Kemenkominfo juga mempertimbangkan pemanfaatan frekuensi 2.300 MHz sebagai penopang kontributor tambahan PNBP sektor telekomunikasi.

Sampai saat ini, frekuensi 2.300 MHz masih belum digunakan secara optimal (idle). Dengan Kemenkominfo segera melelang frekuensi 2.300 MHz, PNBP sektor telekomunikasi pun akan otomatis meningkat.

Langkah lain yang dapat dipertimbangkan, Kemenkominfo menyesuaikan harga BHP frekuensi yang saat ini dikelola oleh operator Smartfren. Dengan meninjau ulang BHP frekuensi Smartfren, pendapatan sektor telekomunikasi akan meningkat dan itu akan dinilai sebagai prestasi bagi Menkominfo Johnny G Plate.

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu yang tidak setuju dengan alokasi frekuensi yang diberikan ke Smartfren sebesar 30 MHz di kanal 2.300 MHz pada 2014.

Alasannya, frekuensi yang dimiliki oleh Smartfren di frekunesi 1.900 MHz hanya 6,75 MHz sebelum migrasi ke kanal 2.300 MHz. “Saya tidak setuju dikarenakan pada saat itu alokasi yang diberikan ke Smartfren tidak melalui proses yang lazim, atau lelang. Kenapa juga Smartfren mendapatkan frekuensi sebesar itu,” katanya.

Jika mekanisme lelang dilakukan, Smartfren seharusnya membayar tiga kali lipat. Sebagai pembanding, pemenang lelang frekuensi 2.300 MHz tahun 2017 membayar lebih dari Rp 3 triliun dan BHP lebih Rp 1 triliun per tahun. “Untuk case Smartfren tidak ada upfront fee dan jaminan 1 tahun BHP frekuensi. Mereka hanya membayar BHP tahunan Rp 463 miliar,” terang Heru.

Reporter : Abdul Muslim

Sumber : investor.id