Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019
Laporan Tahunan ini menyajikan berbagai informasi penting terkait seputar industri pos, telekomunikasi, dan penyiaran serta informasi terkait prestasi, kegiatan, dan capaian kinerja program prioritas Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) sepanjang tahun 2019. Tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) tercermin dari pencapaian target atas 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2019. Secara keseluruhan capaian dari kinerja Direktorat jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) tahun 2019 adalah sebesar 99,11%.
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Dari sisi kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) berhasil mengumpulkan Rp 1,153 Triliun atau sebesar 104,64% dari target Rp 1,102Triliun.
Komitmen Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
Tahun 2019 menandakan sebuah catatan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan diraihnya prestasi penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik berupa Sistem Perizinan Online dan Pelayanan Prima Ditjen PPI Hebat Andal Berbasis Layanan Teknologi Informasi (SIPPPDIHATI) dimana sistem ini memangkas birokrasi perizinan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Seluruh proses pengajuan izin dapat termonitor melalui sistem e-ticketing dan proses pengajuan sampai dengan penerbitan izin yang semula membutuhkan waktu berhari-hari dipangkas menjadi hanya dalam hitungan jam
Membentuk Sumber Daya Manusia Ditjen PPI Yang Berkualitas
Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) secara menyeluruh guna memastikan terbentuknya organisasi yang baik serta kompetitif dalam mendukung tujuan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI). Pada Tahun 2019 Direktorat Jenderal Penyelengga - raan Pos dan Informatika telah berhasil mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) untuk para pegawainya, diantaranya Bimtek terkait Akuntabilitas Kinerja, Bim - tek Collaborative Creative Learning and Action for Sustainable Solutions (Co-CLASS) Ekonomi Digital untuk Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)/3T Go Digital, Bimtek Diplomacy Course, Workshop In - fografis, Bimtek Quality Management System tujuan diberikannya beasiswa tersebut adalah untuk pen - ingkatan kapasitas pegawai Ditjen PPI. Pencapaian yang telah kami lakukan tidaklah terlepas dari kerja keras semua pihak dan seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Informatika serta para penyelenggara indus - tri di bidang pos dan informatika. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan dalam penyelesaian laporan tahunan ini.
Tantangan Ke Depan
Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Penyeleng - garaan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) mengemban amanah dalam memberikan kontribusi pendapatan di sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran untuk pertumbuhan GDP Nasional melalui ekonomi digital. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan strategi dan sinergi seluruh unit yang terlibat agar lebih terarah, terukur, dan terstruktur. Oleh karenanya pada tahun 2020 prioritas program akan lebih diarahkan kepada upaya dalam rangka mewujudkan ekonomi digital. Peningkatan ekonomi digital didukung oleh keterse - diaan akses internet yang memadai khususnya me - lalui jaringan fixed broadband. Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memiliki program percepatan penetrasi pitalebar berupa pemetaan Supply dan Demand Nasional, fasilitasi penyediaan akses tetap pitalebar (fixed broadband) yang dilakukan di 1000 SSL (Satuan Sambungan Layanan) yang mencakup 50 desa di 12 provinsi, dan sinergi antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dan kebijakan yang memadai agar pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dapat dengan mudah digelar, berbiaya rendah, dan dapat digunakan bersama baik untuk penyelenggara telekomunikasi maupun kebutuhan utilitas lainnya. Program tersebut menjadi kontribusi dan intervensi Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam hal pemerataan akses internet melalui jaringan fixed broadband.
Kami berharap penerbitan laporan tahunan ini dapat menjadi bahan referensi bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan dapat menciptakan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat luas khususnya para investor di bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju.
.png)
