BI Beri Bansos Produktif untuk Pelaku UMKM, Itu Hoaks!
Bank Indonesia menegaskan pihaknya bukan lembaga penyalur bansos produktif sebagaimana informasi yang beredar. Selengkapnya
Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan kabar hoaks yang menyeret lembaga nonpemerintah, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kabar tersebut beredar di media sosial Facebook yang menyebutkan, MUI merilis 70 nama ustadz yang perlu diwaspadai.
Plt Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan, informasi itu juga menarasikan, ‘diam diam ternyata MUI telahmengidentifikasi ustadz yang selama ini direkomendasi untuk diawasi dan diwaspadai’.
"Nama-nama Ustad itu dianggap MUI intoleran, hobi sekali mengkafir-kafirkan muslim yang lain membidah amalan-amalan dan tradisi masyarakat yang ada sejak zaman ulama," kata Ferdinandus mengutip isi pesan tersebut, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Namun faktanya, lanjut Ferdinandus. Terkait kabar tersebut telah dibantah oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, KH Muhyiddin Junaidi.
"Informasi itu hoaks, karena beliau (Muhyiddin) tidak pernah membahas ataupun merekomendasikan Ustadz yang perlu diwaspadai. Jadi, beliau memastikan bahwa informasi yang beredar itu tidak benar," ujarnya
Muhyiddin, kata Ferdinandus, tidak mengetahui siapa yang pertama kali menyebarkan informasi tersebut.
Hal itu juga ditanggapi Pengurus MUI Pusat Anton Digdoyo. Dirinya menduga ada oknum yang mengatasnamakan MUI untuk menyebarkan kabar hoaks itu kepada masyarakat luas:
1. Lelang Mobil Mewah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pekanbaru
2. MUI Merilis 70 Nama Ustadz yang Perlu Diwaspadai
3. Pesawat Mendarat Setelah 37 Tahun Dinyatakan Hilang
4. Catatan Menu Garuda Indonesia yang Ditulis Tangan
6. Video Peresmian Masjid Terbesar di Rusia
7. Jembatan Mahakam Ditabrak Tongkang Pengangkut Batu
8. Penemuan Bayi Kucing Berkepala Manusia
9. Biopsi Dapat Membuat Tumor Menjadi Ganas
10. PT Industri Kawasan Jababeka Tbk Gagal Bayar
Bank Indonesia menegaskan pihaknya bukan lembaga penyalur bansos produktif sebagaimana informasi yang beredar. Selengkapnya
Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta, klaim tersebut tidak benar. Selengkapnya
Komisioner KPU RI Idham Holik membantah surat pemberitahuan atau undangan fisik untuk pemilih tidak lagi ada pada Pemilu 2024. Selengkapnya
File undangan pemilu DPT tersebut merupakan penipuan. Selengkapnya