Jusuf Kalla Dorong Pengembangan Ekonomi Digital di KTT G20

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong para pemimpin G20 untuk mengembangkan ekonomi digital dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk pertumbuhan yang melibatkan semua pihak dan pembangunan berkelanjutan. 

"Era digital telah mengubah hidup kita, sehingga kita harus memastikan semua manfaat era digital ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat," kata Kalla dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, 1 Desember 2018. 

Perekonomian digital menjadi salah satu masalah yang dibawa Indonesia di KTT G20, sebagai model bisnis inovatif untuk mendorong pembangunan ekonomi di negaranegara dengan perekonomian besar di dunia. 

Inovasi teknologi di bidang ekonomi tersebut, lanjut JK, antara lain dapat mendorong pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan perluasan inklusif keuangan. 

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Argentina, Kalla mengatakan digitalisasi di bidang perekonomian dapat mendorong pengusaha-pengusaha lokal Indonesia untuk mengembangkan ekspansi penjualan produk mereka hingga ke luar negeri. 

"Jadi begini, digitalisasi ini sebenarnya memberikan dampak positif bagi orang-orang dari daerah yang selama ini tidak mengenal ekspor kemana dia bisa (menjual produknya)," kata Jusuf Kalla melalui konferensi pers lewat video di sela kunjungannya ke Argentina, Kamis sore waktu setempat. 

Namun, lanjut Wapres, digitalisasi perdagangan tersebut belum memiliki kebijakan peraturan yang cukup adil bagi para pelaku usaha lokal karena wadah penjualannya didominasi oleh "marketplace" tertentu.  

"Digitalisasi ini di samping memeratakan (perekonomian) karena orang-orang dari kampung, UMKM itu, dapat memajukan ekspornya; tapi platformnya itu dimonopoli oleh Amazon, dimonopoli oleh Alibaba, ada konglomerasi yang sangat besar," kata Wapres. 

Oleh karena itu, Indonesia juga mendorong adanya kebijakan yang adil bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di tengah berkembangnya ekonomi digital tersebut. 

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dalam kesempatan yang sama, mengatakan persoalan yang sering dihadapi negara-negara G20 dalam hal ekonomi digital adalah terkait koefisien gini atau gini rasio. 

Rudiantara menjelaskan pada rapat tingkat menteri, para menteri di bidang sosial dan ekonomi dari negara-negara G20 sepakat untuk mengupayakan penurunan gini rasio (alat pengukur derajat ketidak-merataan distribusi penduduk). 

"Dengan ekonomi digital, ada tiga yang Indonesia 'address'; pertama 'work force digitalization' karena kita punya contohnya kebetulan di Indonesia, kedua 'sharing' ekonomi, ketiga 'financial inclution' atau inklusi keuangan. Tiga itu yang kita dorong," ujar Rudiantara yang mendampingi Jusuf Kalla.

Sumber berita: www.tempo.co (01/12/2018)