Pers Diminta Kembangkan Jurnalisme Empati

Denpasar - Masyarakat pers Indonesia diminta mengembangkan jurnalisme empati di tengah-tengah bencana alam yang melanda berbagai wilayah di Tanah Air, seperti Lombok dan Palu. 

Jurnalisme empati itu mendorong orang untuk membantu korban bencana. Fakta memang penting dan harus diinformasikan kepada masyarakat, namun pers juga harus mengedukasi masyarakat.

"Jadi, fakta itu penting. Akan tetapi, edukasi juga penting dan dibutuhkan masyarakat," kata anggota Dewan Pers, Anthonius Jimmy Silalahi, dalam seminar dengan tema Pengembangan Ekosistem Pers melalui Pembangunan Infrastruktur IT, di Denpasar, Bali, Kamis (4/10).

Dalam seminar yang diselenggarakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) yang dilaksanakan Kemen kominfo, Dewan Pers, bersama KPU Bali, Jimmy menjelaskan yang juga penting adalah informasi tentang mitigasi bencana agar masyarakat di daerah lain dapat belajar untuk menyelamatkan diri bila terjadi bencana alam.

Menurut Jimmy, informasi penting selain fakta yang terjadi adalah upaya penyelamatan para korban yang tertimbun reruntuhan, komitmen aparat keamanan objek vital, kondisi para korban gempa di pengungsian, kisah-kisah humanis para sukarelawan, dan kisah perjuangan hidup korban.

"Yang terjadi saat ini justru bukan mengedukasi, melainkan pers justru menjadi sumber pemberitaan sehingga masyarakat menjadi resah," kata Jimmy di hadapan peserta seminar yang terdiri atas war-tawan/pemred dan jajaran humas se-Bali itu.

Kerja Profesional

Jimmy menegaskan berbagai informasi yang muncul di media sosial tetap masih terkategori sebagai informasi, bahkan informasi awal dan bukan sumber berita. Oleh karena itu, perlu dikem-bangkan dengan kerja jurnalistik yang lebih lanjut dan dikerjakan secara profesional.

"Wartawan itu tetap wartawan yang punya standar kerja profesional, bukan hanya melaporkan informasi yang tanpa klarifikasi dari nara sumber dan verifikasi dari redaktur. Kalau tanpa verifikasi, cek dan ricek kebenarannya, serta konfirmasi kepada pihak-pihak yang berkaitan, maka pers menjadi corong saja," katanya.

Bahkan, kalangan pers justru wajib mengedukasi masyarakat dengan literasi digital agar masyarakat tidak mudah "menelan" apa saja dari media sosial sehingga masyarakat akan justru menjadikan media sebagai rujukan. 

"Misalnya, kalau ada informasi dari media sosial yang memerintahkan untuk share, viral, dan sebarkan itu sudah menjadi indikasi dari informasi yang tidak benar. Apalagi, situasi bencana juga sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk meresahkan masyarakat dengan hoaks," katanya.

Dalam seminar itu, jajaran KPU Provinsi Bali menyampaikan apresiasi kepada kalangan pers yang membuat Pilkada Bali menduduki posisi kedua untuk partisipasi masyarakat dalam pencoblosan di Indonesia.

Sumber berita : Koran Jakarta (05/10/2018)