FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
14 09-2018

323

Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Persyaratan Teknis Perangkat Wavelength Division Multiplexing

SIARAN PERS NO. 221/HM/KOMINFO/09/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 221/HM/KOMINFO/09/2018

Tanggal 14 September 2018

Tentang

Konsultasi Publik terhadap RPM Kominfo mengenai Persyaratan Teknis Perangkat Wavelength Division Multiplexing

 

 

 

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri tentang Persyaratan Teknis Perangkat Wavelength Division Multiplexing yangmerupakan simplifikasi  atas 2 (dua) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan 1 (satu) Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yaitu:

  1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/04/2012 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Coarse Wavelength Digital Multiplexer (CWDM);
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER/M.KOMINFO/05/2012 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Dense Wavelength Digital Multiplexer (DWDM); dan
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 84/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Wavelength Division Multiplexing/WDM.

Selain mensimplifikasi  atas 2 (dua) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan 1 (satu) Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, RPM tersebut terdapat penyempurnaan substansi dari Peraturan Menteri yang saat ini berlaku dan terdapat perbedaan yang signifikan yaitu:

No.

Hal yang diatur

Peraturan Menteri yang saat ini berlaku

Rancangan Peraturan Menteri

1

Optical Line Interface

Mean Lauched Power:

a.    2.5 Gbps: -10 dBm ~ 0 dBm;

b.    10 Gbps: -5 dBm ~ +5 dBm;

 

Mean Lauched Power:

a.    2.5 Gbps: -10 dBm ~ 0 dBm;

b.    10 Gbps: -5 dBm ~ 0 dBm;

c.    40 Gbps: -5 dBm ~ 0 dBm;  atau

d.    100 Gbps: +3 dBm ~ -3 dBm.

 

 

2

Optical Line Interface

Minimum Receiver Sensitivity:

a.    2.5 Gbps: -24 dBm;

b.    10 Gbps: -14 dBm;

Minimum Receiver Sensitivity:

a.  2.5 Gbps: -24 dBm;

b.  10 Gbps: -14 dBm;

c.  40 Gbps: -14 dBm; atau

d.  100 Gbps: -14 dBm

 

3

Persyaratan keselamatan listrik

IEC 60950-1

IEC 62368-1

4

Persyaratan Electromagnetic Compatibility

CISPR 22

CISPR 32

 

parameter  yang bersifat normatif dan kualitatif

-      persyaratan bahan baku dan konstruksi

-      kondisi lingkungan

-      sistem proteksi

-      fasilitas alarm

-      persyaratan fungsi di line interface

-      persyaratan backplane

-      persyaratan metode manajemen

-      persyaratan fungsi karakterisitik optik multiplexer/demultiplexer

dihapus

5

Parameter teknis yang tidak dapat diuji

 

-      minimum extintion ratio

-      minimum receiver overload

-      maximum receiver reflectance

-      average launch power of OFF transmitter (ma)x

-      maximum vertical eye-closure penalty

-      maximum local loop BER.

dihapus

RPM Kominfo tersebut telah beberapa kali dilakukan pembahasan dengan  Biro Hukum, Direktorat Standardisasi PPI, Risti, dan Bagian Hukum SDPPI, namun mengingat untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud perlu adanya masukan dari masyarakat sehingga perlu dilakukan konsultasi publik, dan sesuai prosedur bahwa setiap RPM sebelum dilakukan penetapan perlu dilakukan konsultasi publik.

Kementerian Kominfo menerima masukan dari masyarakat terhadap RPM tersebut melalui email ke siti028@kominfo.go.id, siti008@kominfo.go.id, dan wahyu@postel.go.id s.d. 17 September 2018.

 

 

Ferdinandus Setu

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo

e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Telp/Fax : 021-350402

Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo

 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 14/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Menkominfo dan Menkeu Akan Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah untuk Layanan Pajak dan Kesehatan

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sa Selengkapnya

Siaran Pers No. 13/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Bukukan Pendapatan Rp2,9 T, BAKTI Jadi BLU Terbesar Kedua

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tercatat sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan pendapatan terbesar kedua pada tah Selengkapnya

Siaran Pers No. 12/HM/KOMINFO/01/2019 Tentang Pembatasan Hak Akses Rekaman Telekomunikasi Wujud Pengakuan dan Perlindungan Hak Pribadi

Pemerintah menyatakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak pribadi. Selengkapnya

Siaran Pers No. 11/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Klarifikasi Atas Hoaks Permainan Elektronik Mengandung Kekerasan

Awal tahun ini beredar hoaks dalam bentuk infografis dengan memuat logo Kementerian Komunikasi dan Informatika. Infografis itu memuat inform Selengkapnya