FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
25 05-2018

187

Kominfo Klaim Tak Ubah Aturan 1 NIK Bisa Daftar Banyak Nomor

Kategori Sorotan Media | Diani Hutabarat

Kominfo Klaim Tak Ubah Aturan 1 NIK Bisa Daftar Banyak Nomor

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut bahwa pihaknya sejak awal menerbitkan aturan tidak membatasi registrasi nomor prabayar yang bisa dilakukan oleh pemilik NIK. 

"Dari dulu juga tidak dibatasi sesuai PM [Peraturan Menteri]," terang Ahmad Ramli, Dirjen Penyelenggaraan Pos & Informatika (PPI) saat dihubungi CNNIndonesia.com lewat pesan teks, Selasa (8/5).

"Yang dibatasi hanya registrasi via SMS [hanya bisa dilakukan untuk] tiga nomor [saja]. Jika pelanggan ingin registrasi nomor keempat dan seterusnya, silakan via gerai atau outlet," tambahnya lagi. 

Selain itu, operator juga diwajibkan untuk melaporkan pelanggannya yang mendaftar lebih dari 10 nomor. Kewajiban lapor ini mesti dilakukan setiap tiga bulan. 

Hal ini seperti tercantum pada surat edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), 7 Mei lalu. Surat tersebut ditandatangani Ramli sebagai Ketua BRTI. Ramli mengaku bahwa aturan ini sudah disosialisasikan kepada operator. 

"Sudah dari dulu, bahkan sudah ada di PM [Peraturan Menteri]."
Peraturan itu adalah Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 yang menjadi dasar aturan pelaksanaan registrasi prabayar. 

Namun saat ditelisik, di aturan tersebut hanya mengatur agar operator melaporkan kemajuan proses registrasi ulang tiap tiga bulan. Bukan melaporkan pelanggan yang memiliki nomor lebih dari 10. Selain itu jangka waktu pelaporan dibatasi selama jangka waktu registrasi ulang saja. 

Hal ini tertulis pada pasal 15 ayat (4), "penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyampaikan laporan kemajuan proses Registrasi ulang pelanggan prabayar [...] setiap tiga bulan kepada BRTI selama jangka waktu registrasi ulang."

Namun Ramli menyebut bahwa aturan tersebut tertera pada Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2016 pasal 18 ayat (1) huruf a. Pada itu berbunyi penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyampaikan laporan setiap 3 bulan kepada BRTI. Laporan tersebut berisi data pelanggan prabayar yang menggunakan satu NIK untuk registrasi lebih dari 10 nomor prabayar. (eks/eks) 

sumber berita cnn indonesia

Berita Terkait

Kominfo ikut keroyokan poles Danau Toba

JAKARTA - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ikut bersinergi dengan 8 kementerian meluncurkan Pilot Project Pengembangan Kewir Selengkapnya

Kemkominfo Angkat Bicara soal RBT Jokowi

Jakarta - Belum lama ini, beredar pengumuman soal ring back tone (RBT) atau nada dering saat menelepon yang berkaitan dengan lagu Joko Widod Selengkapnya

Kementerian Kominfo Mulai Buka Lelang Pengadaan Kapasitas Satelit

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) mulai membuka pelelangan Selengkapnya

Kominfo Tegaskan Iklan di Bioskop Bukan Kampanye: Tidak Ada Visi Misi, Hanya Program pemerintah

Menanggapi soal polemik iklan capaian pemerintah di bioskop, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyampaikan bahwa secara substa Selengkapnya