FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
11 04-2018

772

Studi ke Malaysia dan Jerman, Tim Kominfo Kaji Aturan Hoaks dan Ujaran Kebencian

SIARAN PERS NO. 87/HM/KOMINFO/04/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 87/HM/KOMINFO/04/2018 

Tanggal 11 April 2018

Tentang

STUDI KE MALAYSIA DAN JERMAN, TIM KOMINFO PELAJARI ATURAN HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN

 

Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengirimkan tim khusus untuk mengkaji dan memastikan eksistensi penerapan aturan mengenai isu berita palsu, hoaks dan ujaran kebencian, khususnya media sosial di dua negara, Malaysia dan Jerman.

Saat ini di Indonesia sedang menghadapi gelombang konten negatif. Sebagian konten negatif bermuatan politik muncul karena gelaran Pilkada tahun 2017 dan Pemilu Presiden tahun depan. Kementerian Kominfo harus melakukan langkah-langkah pencegahan sesegera mungkin, memastikan bahwa semua teknologi digunakan untuk keperluan yang baik, bukan untuk kejahatan.

Tim Kominfo secara khusus ditugaskan Menteri Kominfo Rudiantara untuk memastikan strategi legislasi/regulasi kedua negara yang memungkinkan pemerintah mengatur isu berita bohong, hoaks dan ujaran kebencian yang menyebar melalui platform media sosial, serta perlindungan data pribadi.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah melakukan komunikasi intensif semenjak pembahasan rancangan legislasi anti hoaks dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, termasuk parlemennya. Hal yang sama juga dilakukan Kementerian Kominfo dengan Pemerintah Jerman.

Negara jiran Malaysia telah menyusun perundangan mengenai penanganan isu berita palsu, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Melalui pertemuan dengan beberapa pihak, Tim Kominfo akan memastikan isu dan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan penerapan aturan tentang isu berita palsu, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, serta perlindungan data pribadi.

Sementara itu, Jerman telah menerapkan penegakan hukum di media jejaring sosial pada tanggal 1 Januari 2018 dengan undang-undang yang dikenal sebagai NetzDG (Network Enforcement Law). Pemberlakuan legislasi yang khusus berkaitan dengan penanganan konten negatif berupa ujaran kebencian atau hate speech itu salah satunya mengatur agar perusahaan layanan/platform media sosial wajib menghapus konten negatif dalam waktu 24 jam. Bahkan ada ancaman denda bagi perusahaan media sosial yang kedapatan membiarkan ujaran kebencian tersebar. Kunjungan Tim Kominfo untuk mengidentifikasi konsekuensi dan dampak penerapan regulasi yang sudah berjalan selama empat bulan.

Tim yang dibentuk Kementerian Kominfo berasal dari gabungan para pemangku kepentingan yang dikoordinir oleh Kementerian Kominfo. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kerja Tim adalah mengidentifikasi beberapa poin krusial yang dapat diadaptasi agar bisa diterapkan di Indonesia, tentu dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, nilai luhur bangsa dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu juga, Tim mengkaji mengenai cakupan ideal mengenai batasan berita palsu, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial. Hal itu dibutuhkan agar regulasi dapat diterapkan proporsional serta tidak mengancam kemerdekaan berpendapat, kebebasan berekspresi dan demokrasi yang sudah berlangsung madani di Indonesia.

BIRO HUMAS

KEMENTERIAN KOMINFO

Berita Terkait

Siaran Pers No. 231/HM/KOMINFO/09/2018 Tentang Menkominfo akan Berikan Kuliah Umum di IPB Soal Nasionalisme Era Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan memberikan kuliah umum bertema Nasionalisme di Era Digital yang bertempat di Graha Widya Selengkapnya

Siaran Pers No. 230/HM/KOMINFO/09/2018 Tentang Luncurkan Program Digital Talent, Kominfo Targetkan Perkuat Ekosistem Industri 4.0

Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Program pendidikan tanpa gelar bertajuk 'Digital Talent Scholarship'. Program ini berbent Selengkapnya

Siaran Pers No. 229/HM/KOMINFO/09/2018 Tentang Kominfo Buka 291 Formasi dalam Seleksi CPNS Tahun 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka 291 formasi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018. Sebanyak 6 f Selengkapnya

Siaran Pers No. 228/HM/KOMINFO/09/2018 Tentang Kominfo Buka Seleksi Calon Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT-BRTI)

Selengkapnya