FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
11 04-2018

962

Studi ke Malaysia dan Jerman, Tim Kominfo Kaji Aturan Hoaks dan Ujaran Kebencian

SIARAN PERS NO. 87/HM/KOMINFO/04/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 87/HM/KOMINFO/04/2018 

Tanggal 11 April 2018

Tentang

STUDI KE MALAYSIA DAN JERMAN, TIM KOMINFO PELAJARI ATURAN HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN

 

Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengirimkan tim khusus untuk mengkaji dan memastikan eksistensi penerapan aturan mengenai isu berita palsu, hoaks dan ujaran kebencian, khususnya media sosial di dua negara, Malaysia dan Jerman.

Saat ini di Indonesia sedang menghadapi gelombang konten negatif. Sebagian konten negatif bermuatan politik muncul karena gelaran Pilkada tahun 2017 dan Pemilu Presiden tahun depan. Kementerian Kominfo harus melakukan langkah-langkah pencegahan sesegera mungkin, memastikan bahwa semua teknologi digunakan untuk keperluan yang baik, bukan untuk kejahatan.

Tim Kominfo secara khusus ditugaskan Menteri Kominfo Rudiantara untuk memastikan strategi legislasi/regulasi kedua negara yang memungkinkan pemerintah mengatur isu berita bohong, hoaks dan ujaran kebencian yang menyebar melalui platform media sosial, serta perlindungan data pribadi.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah melakukan komunikasi intensif semenjak pembahasan rancangan legislasi anti hoaks dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, termasuk parlemennya. Hal yang sama juga dilakukan Kementerian Kominfo dengan Pemerintah Jerman.

Negara jiran Malaysia telah menyusun perundangan mengenai penanganan isu berita palsu, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Melalui pertemuan dengan beberapa pihak, Tim Kominfo akan memastikan isu dan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan penerapan aturan tentang isu berita palsu, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, serta perlindungan data pribadi.

Sementara itu, Jerman telah menerapkan penegakan hukum di media jejaring sosial pada tanggal 1 Januari 2018 dengan undang-undang yang dikenal sebagai NetzDG (Network Enforcement Law). Pemberlakuan legislasi yang khusus berkaitan dengan penanganan konten negatif berupa ujaran kebencian atau hate speech itu salah satunya mengatur agar perusahaan layanan/platform media sosial wajib menghapus konten negatif dalam waktu 24 jam. Bahkan ada ancaman denda bagi perusahaan media sosial yang kedapatan membiarkan ujaran kebencian tersebar. Kunjungan Tim Kominfo untuk mengidentifikasi konsekuensi dan dampak penerapan regulasi yang sudah berjalan selama empat bulan.

Tim yang dibentuk Kementerian Kominfo berasal dari gabungan para pemangku kepentingan yang dikoordinir oleh Kementerian Kominfo. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kerja Tim adalah mengidentifikasi beberapa poin krusial yang dapat diadaptasi agar bisa diterapkan di Indonesia, tentu dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, nilai luhur bangsa dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu juga, Tim mengkaji mengenai cakupan ideal mengenai batasan berita palsu, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial. Hal itu dibutuhkan agar regulasi dapat diterapkan proporsional serta tidak mengancam kemerdekaan berpendapat, kebebasan berekspresi dan demokrasi yang sudah berlangsung madani di Indonesia.

BIRO HUMAS

KEMENTERIAN KOMINFO

Berita Terkait

Siaran Pers No. 311/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Tiga Upaya Strategis Pemerintah Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai upaya strategis untuk mendorong pemanfaatan serta perkembangan teknologi digital di Tanah Air agar Selengkapnya

Siaran Pers No. 310/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum Untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Pada tanggal 21 Nopember 2018 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2018 tentang Larangan P Selengkapnya

Siaran Pers No. 309/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Permudah Permohonan, BAKTI Kominfo Luncurkan Aplikasi PASTI

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan aplikasi pengajuan permohonan ak Selengkapnya

Siaran Pers No. 308/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Kerja Sama Dengan 23 Kepala Daerah Untuk Percepat Bangun BTS USO

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penandatanganan kerja sama dengan Selengkapnya