FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
07 03-2018

1577

Tindak Lanjut Aduan Masyarakat terkait Konten Asusila dalam Jejaring Sosial T*mb*r

SIARAN PERS NO. 68/HM/KOMINFO/03/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 68/HM/KOMINFO/03/2018
Tanggal 07 Maret 2018
tentang
Tindak Lanjut Aduan Masyarakat terkait Konten Asusila dalam Jejaring Sosial T*mb*r

Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui tim aduan konten telah menerima aduan masyarakat terkait konten asusila dalam jejaring sosial T*mb*r.

Setelah dilakukan penelusuran dan analisis konten, terdapat lebih dari 360 akun asusila pada media sosial t*mb*r dot com dan aplikasinya.

Selain itu, ditemukan juga bahwa T*mb*r tidak memiliki mekanisme dan fitur pelaporan terkait konten asusila.

Pada hari Rabu 28 Februari 2018, Tim Aduan Konten sudah mengirimkan notifikasi melalui surat elektronik kepada T*mb*r dan meminta T*mb*r untuk membersihkan platformnya dari konten-konten pornografi. Tenggat waktu yang diberikan untuk menanganinya adalah maksimal 2x24 jam.

Namun, dalam rentang waktu tersebut tidak ada respon dari pihak T*mb*r sehingga Kementerian Kominfo melakukan pemblokiran terhadap 8 DNS T*mb*r pada hari Senin 5 Maret 2018 sore.

Berkenaan dengan Pemblokiran tersebut, Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan, yaitu :

1) Kemkominfo membuka kesempatan bagi siapapun untuk membuka layanannya di Indonesia. Mereka wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Bagi layanan yang diblokir, Kementerian Kominfo membuka kesempatan untuk pengajuan normalisasi selama penyelenggara bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pemerintah tidak ragu menutup penyelenggara layanan manapun yang tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Mengenai normalisasi, sepanjang penyedia aplikasi/platform melakukan pembersihan dan juga persyaratan lain untuk adanya penanganan konten negatif dan perhatiannya untuk mengikuti peraturan, tentu akan menjadi pertimbangan normalisasi.

Sebelum ada respon dari penyedia aplikasi/platform yang bersangkutan maka pemblokiran akan berlanjut.

 

Biro Humas
Kementerian Kominfo

Berita Terkait

Siaran Pers No. 311/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Tiga Upaya Strategis Pemerintah Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai upaya strategis untuk mendorong pemanfaatan serta perkembangan teknologi digital di Tanah Air agar Selengkapnya

Siaran Pers No. 310/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum Untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Pada tanggal 21 Nopember 2018 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2018 tentang Larangan P Selengkapnya

Siaran Pers No. 309/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Permudah Permohonan, BAKTI Kominfo Luncurkan Aplikasi PASTI

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan aplikasi pengajuan permohonan ak Selengkapnya

Siaran Pers No. 308/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Kerja Sama Dengan 23 Kepala Daerah Untuk Percepat Bangun BTS USO

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penandatanganan kerja sama dengan Selengkapnya