Menkominfo Dampingi Presiden Jokowi Buka HPN 2017 Ambon

Ambon, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mendampingi Presiden Jokowi memukul Tifa pertanda dimulainya penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Lapangan Tantui, Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (09/02/2016).
Acara puncak dimulai pukul 09.00 WIB di tepi Teluk Ambon, dihadiri juga oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Mahari, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila F Moloek dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Kepala Daerah seluruh Indonesia.
Ketua Umum PWI Pusat sekaligus Penanggung Jawab HPN 2017 mengawali sambutannya di hadapan Presiden Jokowi dengan mengucapkan penghargaan yang tinggi serta terima kasih kepada Presiden Jokowi yang kembali hadir di perhelatan akbar insan pers Indonesia. Tahun lalu, Presiden Jokowi juga menghadiri perayaan puncak HPN 2017 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Senang sekali rasanya kalau punya acara dihadiri Presiden. Saya jadi tahu rahasia kenapa Presiden suka mengunjungi rakyatnya ke desa-desa, mengundang ke Istana karena memang ketemu Presiden itu senangnya minta ampun," kata Margiono.
Margiono pun menyarankan agar Presiden Jokowi terus melanjutkan blusukannya agar rakyat selalu gembira seperti segenap insan pers di HPN 2017 yang gembira karena dapat merayakan HPN bersama-sama Presiden Jokowi. "Kami minta juga agar HPN ini agar jadi agenda tetap tahunan Presiden," terang Margiono. Margiono kemudian dalam sambutannya melaporkan kepada Presiden kegiatan demi kegiatan yang telah dilaksanakan di Kota Ambon sejak tanggal 6-9 Februari 2017.
Pemerintah sangat berperan banyak dalam kegiatan-kegiatan HPN 2017, yakni beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Kementerian PAN/RB, dan Kementerian Perhubungan terlibat langsung memberikan bantuan dan menyumbang program di Provinsi Maluku.
Hadir dalam Penyelenggaraan HPN 2017 para pemilik media seperti Surya Paloh, Hary Tanoesudibyo, Chairul Tanjung, Anindya Bakrie dan James Riady. Sementara, Jakob Oetama, Fikri Jufri, Lukman Setiawan dan Dahlan Iskan tidak hadir.
Margiono melaporkan juga kepada Presiden Jokowi di dalam kegiatan Konvensi Nasional Media Massa, Panitia HPN 2017 bersama pemerintah dan penggiat media sosial serta tokoh lainnya telah berdiskusi tentang Hoax. PWI Pusat telah membentuk jaringan wartawan anti hoax yang telah disepakati juga dengan tokoh-tokoh pers serta akan dikembangkan ke seluruh jaringan di Indonesia.
"Hoax tidak akan pernah mampu menggoyang kekuatan bangsa kita yang besar. Hoax tumbuh sebagai dinamika tapi tetap tidak akan menganggu kita," ujar Margiono.
Di akhir sambutannya, Margiono sempat mengajak Presiden Jokowi dan seluruh hadirin yang hadir untuk sejenak menundukkan kepala berdoa bagi tokoh pers yang telah wafat, termasuk salah satunya untuk mendoakan mantan Ketua Umum PWI Pusat Tarman Azzam yang meninggal dunia di Bumi Para Raja-Raja saat menunaikan tugas mengawal persiapan pelaksanaan HPN 2017 di penghujung tahun lalu.
Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff yang menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden Jokowi di Kota Ambon. Melalui HPN 2017, Said berharap kebhinekaan dan nasionalisme di Indonesia dapat ditenun kembali untuk membangun peradaban. Gubenur juga mengaku merasa bangga karena Maluku sudah berulang kali sukses menyelenggarakan event bertaraf nasional dan internasinal.
Tema HPN kali ini juga menurutnya sangat pas merepresentasikan potensi maritim yang sangat besar dimiliki oleh Maluku. HPN kali ini bertemakan "Pers dan Rakyat Maluku Bangkit Dari Laut".
"Semua ini karena kekuatan cinta dan kerinduan seluruh yang hadir kepada Maluku. Tema HPN sangat tepat dengan Maluku yang terdiri dari 1.342 pulau. Sesuai juga dengan semangat kemaritiman Indonesia yang dicanangkan Presiden melalui program poros maritime," kata Asagaff.
Presiden, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa media arus utama menghadapi tantangan yang besar karena kehadiran media sosial. Saat ini, semua lapisan masyarakat, hingga level kepala daerah, menteri dan Presiden menggunakan media sosial. Oleh karenanya, ia menyarankan agar media arus utama mampu bersiasat dan beradaptasi jika tidak ingin gugur di persaingan media.
Di sisi lain, Presiden menyampaikan media sosial juga menjadi hal yang telah membuat pemerintah kerepotan. Fenomena media sosial ternyata juga telah merepotkan seluruh pemerintah di seluruh negara dunia, tak hanya pemerintah Indonesia. Media arus utama, kata Jokowi, masih bisa diajak untuk duduk bersama dengan pemerintah jika ada permasalahan. Sementara hal itu tidak bisa dilakukan kepada media sosial.
"Media sosial ini memusingkan pemerintah. Ini juga yang saya dengan dari Perdana Menteri dan Presiden negara lain. Semua negara menghadapi, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh Negara," kata Jokowi.
Namun kendati begitu, Presiden yakin ditengah gempuran media sosial, media arus utama tidak akan kehilangan sentuhan dan akurasi serta kedalaman materi.
Presiden memaparkan, digitalisasi media membuat setiap individu berperan menjadi produsen berita. Di media sosial, banjir berita. Ada berita yang objektif, actual, kritikan yang konstruktif namun tak jarang juga penuh berita bohong dan hoax yang menganggu akal sehat. Namun semua itu, kata Jokowi, akan semakin mendewasakan bangsa Indonesia.
"Ada berita yang penuh caci maki, penuh fitnah, yang mengancam persatuan bangsa. Nantinya ini akan mendewasakan kita, mematangkan kita, menjadikan kita tahan uji," beber Jokowi.
Dalam sambutannya, Presiden pun mengajak seluruh insan pers bersama-sama dengan pemerintah menyetop dan mengurangi berita bohong dan hoax atau berita fitnah lainnya. Ia meminta media arus utama harus mampu meluruskan hal-hal yang bengkok, dan membuat jernih kembali media sosial. Menanggapi perihal verifikasi media massa yang dilakukan oleh Dewan Pers, Presiden mengapresiasi langkah Dewan Pers sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan perlindungan wartawan. Melalui verifikasi media massa, masyarakat jadi lebih tahu mana media yang bisa jadi rujukan dan pemberitaan yang valid, tukas Jokowi. (Aak)