- Siaran Pers
- 02-01-2024
Siaran Pers No. 01/HM/KOMINFO/01/2024 tentang Putus Akses Lebih dari 800 Ribu Konten, Gerak Cepat Menteri Budi Arie Berantas Judi Online
- Dibaca 3736 Kali
Suara peluit kapal menjerit. Perlahan tapi pasti kapal mesin (KM) Mutiara Samudera III beringsut meninggalkan dermaga Tanjung Perak Surabaya menuju pelabuhan Panjang Lampung. Senyum Bambang Hasbullah, Deputi Pelindo III Cabang Tanjung Perak mengembang, mengiringi laju kapal roll offroll on (Ro-Ro) pertama yang melayani pelayaran logistik terjadwal dan tetap dari Surabaya ke Lampung sebagai bagian dari Program Tol Laut.
Bambang patut berbangga, sebab selama ini
belum ada satu pun kapal Ro-Ro yang melayani
pelayaran logistik di jalur yang terbilang strategis
itu. Angkutan logistik dari Surabaya ke Lampung
dan sebaliknya biasanya dilakukan dengan truk
yang memakan waktu tempuh 90-100 jam.
“Padahal kalau menggunakan kapal, 39 jam sudah
sampai, dan biayanya jauh lebih murah,” ujarnya.
Rencana pelayaran Surabaya-Lampung
memang sudah lama terdengar. Namun entah
mengapa, baru pada era pemerintahan Presiden
Joko Widodo, kapal logistik yang melayari rute
tersebut benar-benar bisa berlayar. “Kami sangat
bangga dengan antusiasme para operator yang
turut mendukung program tol laut melalui
SSS (short sea shipping—pen). Semoga tekad
kami untuk mengurangi biaya logistik nasional
mendapat dukungan dari semua pihak demi
indonesia tercinta,” tuturnya.
Letak Strategis Harus
Dimanfaatkan
Indonesia merupakan jalur lalu lintas
laut internasional yang sangat strategis.
Arus perdagangan yang menggunakan moda
transportasi laut Australia ke Asia dan Eropa
dipastikan melewati wilayah Indonesia. Dari
letak geografs yang menguntungkan tersebut,
Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI) yang menjadi lalu lintas bagi arus
pelayaran internasional yang melewati wilayah
perairan Indonesia. Posisi yang strategis itu harus
dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memacu
pertumbuhan ekonomi nasional.
Dua tahun lalu, Presiden Joko Widodo
membidik pertumbuhan ekonomi Indonesia
bisa mencapai 7 persen. Presiden Joko Widodo
meyakini, pembangunan tol laut dapat
memperbaiki manajemen logistik nasional yang
dapat menekan tingginya harga di beberapa
daerah. Dengan memperbaiki jaringan logistik
Indonesia,kesempatan untuk mengejar
pertumbuhan ekonomi semakin besar.
Tol laut yang dimaksud adalah membangun
transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik
kelautan yang bertujan untuk menggerakan roda
perekonomian. Melalui program ini, simpulsimpul pelabuhan akan dipenuhi oleh kapal-kapal
besar, sehingga dampaknya bisa menurunkan
biaya logistik. Jalur sepanjang 5.000 km akan
dibangun melintasi Sabang sampai Merauke.
Dimana sepanjang itu akan terdapat pelabuhan
laut dalam (deep sea port) bagi kapal-kapal besar
yang melintas.
Transportasi yang dibangun adalah jaringan
rute kapal laut yang bergerak secara rutin dari
Aceh hingga Papua, dengan mengembangkan
beberapa pelabuhan menjadi pelabuhan
internasional modern di lima kota yaitu Medan,
Jakarta, Surabaya, Makasar dan Sorong.
Jalur utama tol laut melewati kota-kota
pelabuhan utama di Indonesia. Kemudian, dari
pelabuhan tersebut dihubungkan dengan pulaupulau lain atau kota-kota lain dengan kapal
berukuran lebih kecil. Selain itu ada juga akan ada
pembangunan 10 pelabuhan kontainer baru, dan
pembangunan penghubung antara transportasi
laut dengan darat seperti kereta api dan truk.
Dari data rangking Logistics Performance Index
(LPI),kinerjalogistikIndonesia selama empat tahun
(2007, 2010, 2012 dan 2014) terlihat terjadinya
penurunan yaitu dari rangking 43 di tahun 2007,
turun drastis menjadi 75 di tahun 2010, naik sedikit
ke ranking 59 di tahun 2012, dan pada tahun 2014
rangking LPI Indonesia naikkembalimenjadi 53 dari
160 negara yang disurvei. Artinya bahwa kinerja
logistik Indonesia dalam jangka waktu 2007-2014
mengalami perbaikan, meskipuntidaksignifkan.
Kekuatan yang menyatukan Bangsa Indonesia
dari Sabang sampai Merauke adalah koneksitas
yang menghubungkan seluruh wilayah di
Indonesia. Koneksitas ini bisa melalui darat, laut
maupun udara. Dengan kemudahan koneksitas
maka akses distribusi manusia dan barang akan
mudah, sehingga tidak ada lagi harga barang
murah di satu wilayah, sementara di wilayah lain
mahal. Dengan kata lain biaya logistik menjadi
murah dan pertumbuhan nasional semakin
merata.
Implementasi Tol Laut
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan
tol laut, mencapai terciptanya penurunan biaya
logistik dan pemerataan ekonomi di tahun 2019
disusun rencana aksi tol laut 2015 – 2019.
Pengembangan konsep tol laut;
• Pengembangan 24 pelabuhan strategis,
yang terdiri dari 5 pelabuhan hub serta 19
pelabuhan feeder;
• revitalisasi pelayaran rakyat;
• pengembangan short sea shipping;
• pengembangan sumber daya manusia di
sektor transportasi laut;
• pengembangan armada dan industri
galangan kapal;
• pengembangan pelabuhan subfeeder dan
pengembangan dana alokasi khusus;
• pengembangan jadwal, sistem kargo,
intermoda, dan kepelabuhan
• serta pengembangan hinterland pelabuhan
strategis.
Capaian utama dalam rangka mewujudkan
jaringan sabuk utara-tengah-selatan lintas
penyeberangan dalam periode 2014-2016
telah dilaksanakan pembangunan dermaga
penyeberangan 37 lokasi dimana 16 lokasi
telah diselesaikan pada tahun 2014 dan sisanya
dilanjutkan pada tahun 2015 dan tahun 2016.
Pada tahun 2016, kegiatan pembangunan
fasilitas pelabuhan meliputi pembangunan
yang bersifat baru, lanjutan, penyelesaian,
pengembangan dan rehabilitasi diantaranya
berlokasi di: Parlimbungan Ketek, Batang,
Letung, Midai, Tanjung Api-api, Linau Bintuhan,
Pangandaran, Wotunohu, Anggrek, Bungkutoko,
Dawi-dawi, Bajoe, Taddan, Batutua, Labuhan Bajo,
Benteng, Pulau Buano, Soff, Waren, dan Tanjung
Buton.
Selain pembangunan pelabuhan, potensi industri
kapal dan jasa perawatan kapal (galangan kapal)
sangat besar seiring dengan kebutuhan berbagai
jenis dan ukuran kapal dengan proyeksi mencapai
1000 unit pertahun. Namun, kemampuan galangan
saat ini baru mencapai 200-300 unit pertahun, jumlah
docking kapal sekitar 250 unit yang terkonsentrasi di
Jawa dan Batam. Armada kapal Indonesia saat ini
didominasi oleh kapal kecil berumur diatas 25 tahun.
Maka, diperlukan pembangunan galangan baru
yang berteknologi canggih dan efsien di wilayah
yang tersebar, lalu diperlukan penyusunan payung
hukum agar dapat mengembangkan galangan kapal
milik pemerintah serta diperlukannya insentif dan
perhatian khusus dari pemerintah (Kemenperin)
kepada industri galangan kapal nasional.
Indikasi total kebutuhan pembiayaan untuk
implementasi program tol laut dalam periode
pembangunan jangka menengah 2015-2019
mencapai Rp700 triliun. Pembiayaan tersebut
diharapkan dapat menyelesaikan pembebasan
lahan, pengerukan, pengembangan terminal untuk
24 pelabuhan strategis; pengembangan short sea
shipping di Pulau Jawa; pengembangan fasilitas
kargo umum dan bulk sesuai Rencana Induk
Pelabuhan Nasional (RIPN); pengembangan1.481
pelabuhan non-komersil dan 83 pelabuhan
komersil lainnya; transportasi multimoda untuk
mencapai pelabuhan tol laut; revitalisasi industri
galangan kapal; serta pengadaan kapal kapal baru