Menkominfo: Ketimpangan Akses Internet Indonesia Masih Sangat Jauh

Jakarta, Kominfo – Usai Penandatanganan MoU antara Kemkominfo dan Kemendagri tentang Percepatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan pemaparan ringkas tentang Proyek Palapa Ring di hadapan pimpinan daerah yang hadir. Ia menjelaskan bagaimana ketimpangan akses telekomunikasi dan internet di negara ini masih sangat jauh.

“Di Jakarta saat ini kita sudah bisa menikmati kecepatan internet hingga 10 Mbps, yang membuat Jakarta naik peringkat menjadi nomor dua se-ASEAN setelah Singapura. Namun saudara-saudara kita di Maluku, Papua, masih 300 Kbps kecepatannya,” papar Rudiantara di Jakarta, Kamis (28/02/2016) pagi.

Salah satu penyebabnya, menurut Menkominfo, adalah ketiadaan infrastruktur. Dari 514 kabupaten dan kota yang ada, baru 400 yang terhubung dengan broadband.  “Dari 114 itu, setelah kita bicarakan dengan operator, setengahnya nanti akan dibangun oleh operator. Operator itu tidak punya kewajiban untuk membangun BTS di daerah yang tidak feasible secara bisnis. Tapi operator punya dana Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Services Obligation), ini yang harus dikembalikan ke masyarakat di daerah yang boleh dikatakan secara keuangan tidak feasible,” papar Rudiantara.

Menurut Menkominfo, terdapat 57 daerah yang sama sekali tidak feasible secara bisnis, yang tidak akan sanggup dibangun oleh operator jika untuk tujuan bisnis. “Tapi secara Nasional, kita harus jaga NKRI ini. NKRI bukan hanya Jakarta dan Jawa, NKRI itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi betul-betul kita harus bangun,” tutur Rudiantara.

Proyek Palapa Ring adalah salah satu cara pemerintah menjaga perataan pembangunan. Menkominfo menjelaskan, proyek Palapa Ring Paket Barat dan Paket Tengah diperkirakan akan selesai pada pertengahan 2018. Sementara untuk Paket Timur, saat ini masih dalam proses tender, namun diperkirakan kontraknya akan ditandatangani pada bulan September dan diharapkan juga akan selesai pada akhir 2018. Proyek tersebut diharapkan dapat membantu penyempitan gap (kesenjangan) masyarakat secara ekonomi. “Inilah yang disebut NKRI,” tegas Menkominfo.

Oleh karena itu, lanjut Menteri, pemerintah pusat sangat butuh bantuan dari pemerintah daerah dan kota untuk mempermudah izin pembangunan tersebut. Nantinya Kemkominfo juga akan mengadakan roadshow ke masing-masing pemerintah daerah dan kota.

Penandatanganan MoU Percepatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah dilaksanakan di Hotel Red Top. Acara tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah. Setelah penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan diskusi panel dan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan daerah yang hadir. (VY/SRJ)