Reformasi Birokrasi Fokus Dampak Kinerja, Bukan Administrasi Laporan

Surabaya, Kominfo - Pemerintah telah melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi (RB) dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan mulai tahun 2023, fokus reformasi birokrasi pada aspek hilir dengan cara mengukur dampak kinerja yang dirasakan masyarakat.

"Yang kita sebut sebagai reformasi birokrasi tematik yang terdiri atas sejumlah kluster, yaitu kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Kita tak lagi berfokus aspek hulu soal tata kelola internal birokrasi yang cenderung administratif,” ujarnya seusai pertemuan dengan pemerintah daerah se-Jatim untuk sosialisasi penajaman reformasi birokrasi tematik, di Surabaya, Selasa (11/04/2023).

Menteri Anas mengatakan, sebelumnya, prosedur evaluasi RB dilakukan dengan proses yang panjang, hanya mengukur proses dan kepatuhan, serta fokus pada pengumpulan laporan yang bersifat administratif. Terdapat 259 indikator proses dan administratif yang perlu diisi serta ribuan lembar laporan yang perlu disampaikan pada evaluasi sebelumnya. Namun sekarang hanya ada 26 indikator hasil yang akan dinilai.

“Apa saja yang kita ukur? Di antaranya soal kemiskinan, investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri. Misalnya, nanti tinggal kita cek saja, berapa sih penurunan kemiskinan di kota A. Kalau kemiskinannya stagnan, tidak turun, ya nilai reformasi birokrasinya tidak bisa naik,” papar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas menambahkan, dengan fokus pada dampak, evaluasi reformasi birokrasi tidak akan lagi menyita banyak waktu untuk proses konsultasi dan penyusunan.

“Dulu pemda untuk mengurus indeks reformasi birokrasi harus melakukan sekian kali rapat, menyusun dokumen yang bertumpuk, bahkan sebagian harus mendatangkan konsultan. Jadi RB dimaknai administrasi. Sudah kita hitung, penyederhanaan ini menghasilkan efisiensi yang cukup besar, ada biaya sekitar Rp150 miliar yang bisa dihemat,” ujar Anas.

Jumlah efisiensi ini merupakan perkiraan anggaran yang selama ini digunakan dalam Penilaian Mandiri Pelaksananaan RB (PMPRB) melalui beragam pertemuan, rapat, penyiapan dokumen, dan sebagainya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyatakan apresiasinya atas upaya Kementerian PANRB mempertajam Road Map RB 2020–2024. Sebagai daerah piloting pelaksanaan RB Tematik pengentasan kemiskinan, Provinsi Jawa Timur telah meluncurkan berbagai strategi dan program kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

“Sebagai daerah piloting, Jawa Timur telah menorehkan capaian tematik yang baik. Kami berhasil menurunkan kemiskinan 336 ribu jiwa, yang merupakan penurunan kemiskinan tertinggi di Indonesia,” ujarnya.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022), realisasi investasi Provinsi Jawa Timur juga menunjukan tren positif. Peningkatan investasi signifikan terjadi di tahun 2022, yang meningkat 38,8% dibanding tahun 2021. Realisasi Penanaman Modal Asing juga meningkat sebesar 66,7% sementara Penanaman Modal Dalam Negeri meningkat 24,5%.

“Kami, jajaran Pemprov Jawa Timur serta jajaran Pemkab/Pemkot di Jatim, menyambut baik RB tematik. Kami siap melaksanakan RB tematik. Kami juga sudah membangun tim yang akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar pelaksanakan RB Tematik di Jatim bisa sukses,” ungkapnya.