FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    01 12-2022

    758

    Enam Fokus Kebijakan Pemerintah pada APBN 2023

    Kategori Berita Pemerintahan | srii003

    Jakarta Pusat, Kominfo - Pemerintah menyiapkan strategi besar untuk merespons tantangan ekonomi global, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Selain menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi global dan reformasi struktural. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan.

    “Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi,” ujarnya dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Kamis (01/12/2022).

    “Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri, ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi,” lanjutnya.

    Menurut Kepala Negara, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Untuk itu, Presiden meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, tidak terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.

    Selain itu, Presiden juga meminta agar para gubernur, bupati, maupun wali kota memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, juga mempercepat realisasi belanja. Menurut Presiden, saat ini inflasi adalah momok bagi semua negara.

    “Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing, ini penting sekali, ini momok semua negara inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” jelasnya.

    “Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” tandasnya.

    Berita Terkait

    Bangkitkan Event Daerah Berkualitas, Pemerintah Luncurkan KEN 2023

    Proses kurasi KEN 2023 telah dilakukan pada November-Desember 2022 melalui tiga tahapan utama yaitu seleksi administrasi, konsep, dan wawanc Selengkapnya

    Wapres: Kementan Fokus Kembangkan Target Produksi Pangan

    Wapres juga mengingatkan agar percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal ini didukung dengan riset. Selengkapnya

    Presiden Instruksikan Jajaran Optimistis tapi Waspada Hadapi Perekonomian 2023

    Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Selengkapnya

    Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik, Pemerintah Targetkan Produksi Baterai Mulai pada 2024

    Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengatur formulasi sweetener untuk membangun indu Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA