G20 Kolaborasi Satukan Visi Tata Kelola Data

Pertemuan ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 3rd Digital Economy Working Group (DEWG) G20 2022 Meeting semakin hari makin mengerucut untuk memperkuat tata kelola data lintas negara. Indonesia selaku pengampu DEWG G20 berupaya memperkuat isu-isu subtansi menuju Ministerial Declaration atau Deklarasi Menteri-Menteri Ekonomi Digital G20 yang akan berlangsung di Bali, September mendatang.

“Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau DEWG menyelesaikan pembahasan terkait dengan arus data lintas negara. Kami membahas konsep yang namanya Data Free-Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF),” ujar Alternate Chair DEWG G20 Dedy Permadi, usai 3rd DEWG G20 2022 Meeting di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/07/2022).

Dalam perhelatan DEWG G20 ketiga ini, para peserta selain fokus pada pembahasan DFFT dan CBDF, juga mendorong akses keterampilan dan kecakapan digital secara global. Mereka berkolaborasi mencari kesepakatan konsep maupun aspek teknis.

Menurut Dedy Permadi, dalam Ministerial Declaration akan disepakati dan dideklarasikan poin-poin yang berkaitan dengan isu-isu utama yang sudah dibahas dalam beberapa bulan terakhir ini. Oleh karena itu, untuk memperkuat pembahasan, Pemerintah Indonesia mendiskusikan secara mendalam isu tersebut tidak hanya antarpemerintah tapi juga dengan pelbagai pemangku kepentingan.

Selain anggota delegasi G20, pertemuan DEWG G20 2022 ini juga diikuti National Knowledge Partners, antara lain, Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada; serta Global Knowledge Partners: the International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Melalui dialog multipihak, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, sebagai pengampu DEWG G20, ingin mendengarkan perspektif dan pandangan dari pihak-pihak yang terkait. Hal itu sangat penting karena tata kelola data diperlukan untuk penguatan pelindungan data pribadi konsumen atau pengguna penyelenggara sistem elektronik yang selama ini sudah menggunakan platform global.

Chair DEWG G20 Mira Tayyiba mengakui, adanya perbedaan latar belakang atau mazhab dalam tata kelola data di setiap negara. Ada yang sifatnya lebih corporate driven, individual driven, bahkan ada juga yang menekankan state driven.

“Jadi pada saat kita bicara tata kelola baik, tata kelola yang mana yang cocok? Isu Cross-Border Data Flow (CBDF) dan Data Free-Flow with Trust (DFFT) menjadi yang paling seru, karena tidak mungkin lagi dengan kita makin intensif menggunakan ruang digital, tidak membicarakan data, itu tidak mungkin,” jelas Mira Tayyiba.

Oleh karena itu, Mira yang juga Sekjen Kementerian Kominfo itu menyatakan, Indonesia berupaya membangun kesepahaman bersama (common understanding) agar negara anggota G20 bisa saling belajar dan memahami satu sama lain. Alternate Chair DEWG G20 Dedy Permadi menambahkan, beberapa negara anggota G20 memang telah mengatur adanya aspek resiprositas di dalam tata kelola data lintas batas negara.

Namun kenyataannya, masyarakat Indonesia, masih banyak menggunakan platform digital global. Di sinilah pelindungan data atau kedaulatan data suatu negara menjadi penting. Menurut Dedy, posisi Indonesia mendorong tata kelola data global, terutama di antara negara-negara G20.

“Bahwa kita secara regulasi nasional juga terus memperkuat regulasi kita terkait dengan tata kelola data. Penguatan regulasi tata kelola data yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah memperkuat regulasi eksisting. Salah satunya sedang berusaha untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai salah satu bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat tata kelola data di level nasional,” jelasnya.

Munculkan UMKM Lokal

Dari ajang DEWG G20 ketiga ini, Kementerian Kominfo, tidak hanya fokus merumuskan isu transformasi dan ekonomi digital, melainkan juga turut memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal untuk menampilkan produk-produk mereka.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, salah satu tantangan dalam membangkitkan ekonomi digital lewat pemanfaatan infrastruktur digital di sektor hilir. Dari ajang inilah, Kementerian Kominfo berupaya agar manfaat ekonomi digital ekonomi yang bertumbuh dan berkembang dengan pesat ini bisa dinikmati oleh khalayak luas.

Untuk itu, Menkominfo mendorong pelibatan pelaku UMKM lokal dalam momentum DEWG G20 di Labuan Bajo. “Ini salah satu wujud konkret dari pembangunan infrastruktur digital, pertemuan G20, dan prioritas isu-isu DEWG G20,” tukasnya.

Selama Pertemuan Ketiga DEWG G20, ada lima pelaku UMKM ikut memamerkan dan menjual produk kain tenun, kopi khas Flores, cemilan, minuman tradisional (sari kunyit dan jahe), suvenir, dan produk asli NTT lain. Pelaku UMKM itu di bawah binaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Bidadari Kabupaten Manggarai Barat. Tak lupa, para peserta DEWG G20 kali ini sekaligus juga merasakan keindahan dan pesona alam Labuan Bajo.

Sumber: indonesia.go.id