Vaksin Covid-19 Sebabkan Kerusakan Otak, Itu Disinformasi
Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari usatoday.com, klaim itu salah. Selengkapnya
Jakarta Utara, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) meningkatkan sinergisitas untuk pengawasan pengendalian spektrum frekuensi radio maritim di Indonesia.
Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail menyatakan selain proses pengawasan pengendalian spektrum frekuensi, kedua pihak juga melakukan pengembangan SDM bersama dan saling memberikan dukungan terkait data dan informasi.
“Sesuai perjanjian kerja sama yang sudah kami tandatangani intinya adalah yang pertama untuk melakukan proses pengawasan pengendalian spektrum frekuensi radio, khususnya di perairan kita di laut. Kami juga memiliki skup untuk melakukan kerja sama pengembangan sumber daya manusia, karena kami sama-sama memiliki perangkat teknis yang membutuhkan skills dan kompetensi,” ujarnya usai melakukan apel bersama di KRI Banda Aceh 593 di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (21/06/2022).
Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo menegaskan bahwa kerja sama dengan TNI AL merupakan momentum yang sangat baik untuk saling mendukung ketersediaan data dan informasi. Mengingat kerja sama tersebut juga sebagai penguat jajaran Kepala Balai Monitoring (Balmon) di seluruh Indonesia.
“Data dan informasi yang akan disiapkan oleh SDPPI untuk mensupport data-data yang berkaitan dengan kegiatan, kita istilahkan perang elektronik. Tetapi intinya ini adalah sebuah upaya untuk melakukan pencegahan dan pemantauan berbagai macam kapal-kapal dan pengguna-pengguna spektrum frekuensi radio di laut,” jelasnya.
Dirjen Ismail menyoroti kondisi spektrum frekuensi radio penerbangan. Menurutnya sejauh ini pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo masih terkendali dengan memiliki alat-alat dan proses yang rutin untuk melakukan pengawasan.
“Tapi antisipasi perlu kita lakukan karena terutama berkaitan dengan komunikasi penerbangan itu sangat sensitif dan juga mencakup menyangkut masalah keselamatan jiwa manusia. Upaya pencegahan itu kita lebih kedepankan, Sebagai negara kepulauan yang sangat luas tentu harus pro aktif melakukan upaya-upaya pencegahan dan edukasi, sehingga penggunaan perangkat-perangkat komunikasi para nelayan kita mereka tertib menggunakannya di frekuensi yang sudah kami sediakan,” ujarnya.
Menurut Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, sistem pencegahan terhadap komunikasi penerbangan tentu dilakukan bersama dengan TNI AL, terutama di tengah laut.
“Karena kami sudah kehabisan akal, ibaratnya kalau di tengah laut yang terpantau dan tercatat di data alat kami tapi untuk reminding personalnya kami sulit sekali. Nah, disitulah kami sangat terbantu dengan kerja sama dengan TNI AL untuk memberikan peringatan dan memberitahu kejadian-kejadian tengah laut itu bisa onsite dilakukan oleh teman-teman TNI AL,” jelasnya.
Dirjen Ismail menegaskan, melalui perjanjian kerja sama pada tanggal 31 Mei 2022 dan dilanjutkan dengan apel bersama Ditjen SDPPI dan TNI AL terus dilakukan untuk melakukan implementasi di lapangan.
“Jadi ini penting sekali karena negara kita mayoritas kan laut, daratan kita hanya sepertiga barangkali, dua pertiga negara kita laut dan ini adalah bagian integral dari NKRI. Sehingga kedaulatan digital itu tidak hanya dijaga di darat, tapi kedaulatan digital pun harus kita jaga di tengah laut, jadi arti pentingnya buat bangsa ini luar biasa menurut kami,” tandasnya.
Kadiskomlekal Laksamana Pertama TNI Joko Edi Supriyanto menyatakan, dilakukannya perjanjian kerja sama dengan Ditjen SDPPI. TNI AL menilai sinergi dengan pemerintah melalui Kementerian Kominfo untuk menjaga kedaulatan laut menjadi penting.
“Berangkat dari ide yang sangat sederhana bahwasanya kita di era digital seperti ini adalah peperangan elektronika penggunaan spektrum elektromagnetik, spektrum gelombang radio menjadi sangat penting dan strategis,” ujarnya.
Dengan adanya sumber daya yang dimiliki baik oleh Kementerian Kominfo dan TNI AL, Kadiskomlekal Laksamana Pertama TNI menilai disamping ada keterbatasan. Perlu diakui di lingkungan laut perlu dilakukan sinergi dengan Kementerian Kominfo yang memiliki sumber daya yang cukup besar dan luas.
“Oleh karena itu, kita mensinergikan dan memanfaatkan dengan yang ada dengan perangkat di daerah, yaitu dengan Balmon yang tersebar di seluruh Indonesia. Nanti kita bisa minta disampaikan di depan Pak Dirjen apa yang jadi recruitment kita dan yang menjadi recruitment Kominfo menjadi sangat luar biasa kedepannya,” imbuhnya.
Dalam kegiatan apel bersama Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo dan TNI AL, hadir Direktur Pengendalian Ditjen SDPPI Sabirin, serta Kepala UPT Balai Monitoring di seluruh Indonesia.
Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari usatoday.com, klaim itu salah. Selengkapnya
Nation branding Indonesia naik delapan poin sehingga membuat Indonesia menempati posisi 60-an dari 100 negara. Selengkapnya
Menjadi literat digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam b Selengkapnya
Kemudahan yang ditawarkan Simphoni adalah terintregasinya layanan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) ke dalam satu sistem yan Selengkapnya