Lantik Pengurus ISKI, Dirjen IKP Dorong Mata Ajar Komunikasi Kebangsaan

Jakarta Pusat, Kominfo –  Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong komunikasi kebangsaan menjadi salah satu mata ajar di tingkat perguruan tinggi. Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong hal itu mendesak dilakukan karena di era kini dengan media sosial yang begitu mudah orang menyebarkan dan memperoleh informasi, termasuk radikalisme, terorisme dan upaya-upaya yang hendak mengubah ideologi Pancasila. Oleh karena itu, di era disrupsi saat ini, nilai-nilai kebangsaan sangat penting untuk terus ditanamkan.

“Maka komunikasi kebangsaan penting bisa kita sisipkan di mata kuliah-mata kuliah yang ada,” ujarnya saat mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika melantik Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Komunikasi (ISKI) Periode 2021 -2024, di Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2022).

Kehadiran dan peran ISKI diharapkan Dirjen Usman menjadi bagian penting dalam upaya intervensi agar terciptanya komunikasi publik yang makin sehat dalam semangat membangun bangsa,

"Tidak lagi beradaptasi namun lebih ke arah intervensi, membangun komunikasi publik yang sehat bukan memecah belah. Itu adalah contoh-contoh yang bisa kita lakukan sebagai bukan hanya adaptasi, tetapi bentuk intervensi. Jika adaptasi, kita jadi objek. Tetapi kalau intervensi kita akan menjadi subjek. Jadi kita ikut masuk ke dalamnya menjadi bagian dalam ekosistem pendidikan komunikasi,” tandasnya

Kepada jajaran pengurus ISKI yang baru, Dirjen IKP Kementerian Kominfo berpesan agar terus mengembangkan kreasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus berkontribusi dalam membangun ruang publik yang santun dan beretika.

Menurutnya, dalam konsep pentahelix bahkan haxahelix, kolaborasi ISKI dapat dilakukan dengan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dan komunitas.

"ISKI  dapat menggandeng ke enam mitra ini untuk mewujudkan visi lembaga yang berfokus pada sinergi dan semangat kemitraan di tingkat regional dan nasional, bahkan internasional. Tentu saja untuk pengembangan bidang komunikasi dan kontribusi yang lebih besar terhadap bangsa dan masyarakat,” harapnya.

Pemerintah sangat terbuka untuk berbagai masukan dan pemikiran terutama dalam konteks pengelolaan komunikasi publik yang sangat dinamis sejalan dengan perkembangan teknologi dan trend perilaku masyarakat bahkan perkembangan politik.

Menurut Dirjen Usman, di masa lalu komunikasi publik tersentralisasi di Departemen Penerangan. Namun kemudian berkembang dan berubah di masa reformasi yang lebih demokratis, komunikasi publik terdesentralisasi, terdistribusi dan terserak di berbagai kementerian dan lembaga.

“Tantangannya tentu lebih berat. Lebih mudah menyentralisasi komunikasi daripada mendesentralisasi atau mendistribusikan komunikasi,” ujarnya.

Konduktor Komunikasi Publik

Dirjen IKP Kementerian Kominfo mengakui jika pemerintah seringkali dikritik dan dikatakan berbeda pandangan antara satu lembaga dengan lembaga lain dalam menyampaikan pesan-pesan tertentu.

"Berbeda antara satu pejabat dengan penjabat lain untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu pula. Ini dampak dari komunikasi publik yang terdistribusi desentralisasi atau terserak. Karena itu untuk keperluan mengorkestrasi komunikasi publik di pemerintahan, terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2015 mengenai pengelolaan komunikasi publik,” jelasnya

Menurut Dirjen Usman, terdapat dua substansi di Inpres tersebut, pertama adalah narasi tunggal dan kedua adalah penugasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) untuk melakukan orkestrasi komunikasi publik. Menurutnya, Inpres itu juga mengatur agar komunikasi publik tidak melulu searah.

“Kita harus mendengar menyerap aspirasi publik. Pemerintah tentu saja membutuhkan bantuan para ahli para sarjana komunikasi bagaimana mengorkestrasi komunikasi publik,” katanya.

Ditjen IKP Kementerian Kominfo saat ini sedang menyusun naskah akademik yang nantinya akan dijadikan regulasi. Bahkan naskah akademik tersebut sedang dikaji apakah cukup diterbitkan melalui Peraturan Menkominfo ataukah mungkin yang lebih tinggi lagi, dalam konteks orkestrasi komunikasi publik.

“Di situ juga akan diatur biasa saya menyebutnya komunikasi mitigasi, atau ada yang menyebutnya komunikasi resiko atau manajemen resiko. Intinya komunikasi dilakukan untuk mengurangi risiko kegaduhan di ruang publik. Hal ini menjadi penting karena jangan sampai energi kita dihabiskan untuk meluruskan komunikasi yang sudah terlanjur bengkok,” jelasnya.

Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan transformasi komunikasi publik dan emerintah menyadari bahwa untuk sebuah perubahan memerlukan banyak kajian agar kebijakan yang diambil efektif dan menjawab persoalan yang ada.

“Dalam hal ini peran ISKI dapat ditonjolkan untuk memberikan perspektif yang dibutuhkan pemerintah,” ungkap Dirjen Usman.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo berharap ISKI juga turut menggaungkan Presidensi G20 Indonesia 2022, yang rangkaian kegiatannya telah berjalan sejak akhir 2021 sebelum menuju puncak perhelatan yaitu pertemuan tingkat tinggi atau KTT di Bali bulan November 2022. Usman meminta ISKI dan seluruh anggota yang tergabung di dalamnya mendukung presidensi g20 Indonesia.

“Bersama kita munculkan demam g20 yang bergema hingga ke seluruh lapisan masyarakat.  Tantangannya adalah bagaimana mengomunikasikan pesan-pesan G20 yang terdengar elitis agar bisa diterima di kalangan akar rumput,” harapnya.

Direktur Utama Radio Republik Indonesia, Hendrasmo, mengungkapkan pihaknya telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan MoU dengan ISKI dalam hal penyebaran konten kebangsaan untuk membangun komunikasi yang sehat dan mendidik di ruang publik.

“MoU RRI dan ISKI untuk menjalankan kerja sama yang baik terkait konten maupun berbagai kegiatan ilmiah di ruang publik,” katanya.

Pada kesempatan tersebut dirinya menegaskan apresiasi dan kebanggaan kepada ISKI yang dianggapnya ikut mengambil peran bersama RRI dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

“RRI butuh mitra dari sektor publik dalam membangun dan mengembangkan visi misi untuk bisa lebih menginspirasi,” ujar Hendrasmo.

Dadang Rahmat Hidayat kembali terpilih sebagai Ketua ISKI untuk periode 2021-2024. Turut hadir dalam acara pelantikan adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Boy Rafi Amar dan Ketua Dewan Penasihat yang juga pendiri ISKI, Prof. Alwi Dahlan.