FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    29 03-2021

    558

    Penuhi Permintaan Stakeholders, Kominfo Perpanjang Konsultasi Publik 5 RPM

    Kategori Berita Kominfo | mth

    Jakarta, Kominfo - Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyatakan untuk implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kementerian Kominfo secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko serta telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

    “PP itu ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 atau tepat tiga bulan dari pengundangan UU Cipta Kerja pada 2 November 2020,” jelasnya dalam laporan awal Serap Aspirasi dan Konsultasi Publik Penyusunan 5 (lima) RPM Kominfo sebagai Pelaksanaan PP NSPK dan PP Postelsiar dari Jakarta, Senin (29/03/2021).

    Bahkan, Kementerian Kominfo juga telah melakukan sosialisasi kedua PP itu, “Untuk memantapkan implementasi kedua Peraturan Pemerintah tersebut, sosialisasi keduanya sudah kita lakukan pada tanggal 25 Maret 2021,” jelas Mira Tayyiba.

    Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan serap aspirasi pemangku kepentingan awalnya berlangsung melalui web www.kominfo.go.id dengan cara mengundang semua pihak untuk memberikan masukan dan tanggapan selama masa konsultasi publik yang dilakukan sejak tanggal 23 Maret hingga 28 Maret 2021.

    “Pada awalnya, tenggat waktu konsultasi publik dibatasi sampai tanggal 28 Maret, namun mengingat banyaknya permintaan perpanjangan waktu dari teman-teman pelaku dan industri, konsultasi publik diperpanjang hingga tanggal 31 Maret 2021. Sesuai rencana, kelima RPM tersebut diharapkan telah diundangkan pada tanggal 2 April 2021,” jelasnya.

    Menurut Sekjen Mira Tayyiba acara serap aspirasi hari ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara langsung terkait dengan kelima Rancangan Peraturan Menteri Kominfo sekaligus menjawab pertanyaan peserta serap aspirasi yang akan dilakukan pada bagian akhir acara.

    “Semoga acara Serap Aspirasi dan Konsultasi Publik ini dapat menciptakan kesepahaman sehingga tercipta regulasi yang bermanfaat dan implementatif bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat,” harapnya.

    Kegiatan Serap Aspirasi RPM Postelsiar dibuka dengan laporan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

    Hadir sebagai narasumber antara lain Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad Ramli, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Pos Ikhsan Baidirus, Direktur Penataan Denny Setyawan, Direktur Telekomunikasi Aju Widya Sari, Direktur Penyiaran Geryantika Kurnia, dan Direktur Tata Kelola Aptika Mariam F. Barata.

    Berita Terkait

    Antisipasi Dampak Kesehatan dan Sosial, Menkominfo: Pemerintah Alokasikan Rp744,75 Triliun

    Pemerintah telah mengalokasikan APBN sebesar Rp744,75 triliun dari sebelumnya Rp699,43 triliun untuk mengantisipasi dampak kesehatan dan sos Selengkapnya

    Ciptakan Ruang Digital Kondusif, Kominfo Terapkan Strategi Hulu ke Hilir

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba menyatakan strategi literasi digital dapat dilakukan secara kolabora Selengkapnya

    Kolaborasi dengan Penerima Beasiswa, Kominfo Terapkan Inovasi untuk Kembangkan DTS

    Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun kolaborasi dengan penerima benerima beasiswa Program Beasiswa S2 Luar Negeri. Hasil inovasi Selengkapnya

    [Berita Foto] Kunjungan Kerja Menkominfo untuk Rakor Percepatan Pembangunan BTS dan Literasi Digital NTT

    Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA