BPN akan Tarik Semua Sertifikat Tanah, Awas Disinformasi!

Jakarta, Kominfo – Sebuah unggahan beredar di  media sosial awal Februari 2021. Dalam konten itu, disebutkan semua sertifikat tanah milik masyarakat Indonesia akan ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Pemerintahan Presiden Joko Widodo karena akan diganti menjadi sertifikat tanah elektronik atau sertifikat-el.

Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika meenmukan fakta bahwa klaim pada narasi yang menyebutkan Pemerintah Indonesia akan menarik semua sertifikat tanah milik masyarakat tersebut adalah tidak tepat.

Hal ini diperkuat pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil yang menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebutkan terjadi penarikan sertifikat tanah itu adalah tidak benar.

“Walaupun Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor : 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik telah diundangkan pada 12 Januari 2021, namun sertifikat tanah elektronik belum akan diberlakukan kepada masyarakat,” tegasnya.

Menteri Sofyan menyatakan bahwa saat ini Pemerintah baru memberlakukan program percontohan (pilot project) di beberapa wilayah serta memprioritaskan tanah dan aset milik Instansi Pemerintah dan BUMN untuk diubah menjadi sertifikat tanah elektronik.

“Saya ingatkan agar masyarakat mewaspadai jika ada pihak yang mengaku dari BPN dan meminta sertifikat tanah yang dimiliki untuk diubah menjadi sertifikat elektronik,” pungkasnya.

Berikut laporan isu hoaks, misinformasi dan disinformasi yang telah diidentifikasi Tim AIS Kementerian Kominfo, Minggu (07/02/2021):

1. [DISINFORMASI] BPN Dalam Waktu Dekat akan Tarik Semua Sertifikat Tanah Milik Masyarakat untuk Diganti Menjadi Sertifikat Elektronik
2. [HOAKS] Anjuran Penutupan Pasar dan Tempat Wisata DIY oleh Sri Sultan HB X
3. [DISINFORMASI] Infografis Bantuan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor untuk UMKM yang Terdampak Pembatasan Akibat Covid-19
4. [HOAKS] Lowongan Kerja di Pertamina pada Februari 2021
5. [DISINFORMASI] Video Detik-detik Kecelakaan Kapal Penyeberangan Gilimanuk-Ketapang
6. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Kepala Badan Keuangan Daerah Purbalingga