FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    14 12-2020

    293

    Cegah Kerugian Masyarakat, Bappebti Kembali Blokir 114 Domain Situs Entitas Tanpa Izin

    Kategori Berita Pemerintahan | doni003

    Jakarta, Kominfo – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali memblokir 114 domain situs entitas di bidang Perdagangan Berjangka yang tidak memiliki izin Bappebti. Sehingga sampai dengan bulan November 2020, Bappebti telah memblokir sebanyak 1.143 domain entitas tak berizin. Pemblokiran ini dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan bekerja sama dengan perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

    “Bappebti akan terus melakukan pembatasan agar situs-situs web tersebut tidak dapat diakses dari Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian masyarakat dari praktik perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin dari Bappebti serta memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK," tegas Kepala Bappebti Sidharta Utama di Jakarta, Senin (14/12/2020).

    Sidharta menjelaskan, dari 114 domain situs tersebut, sebagian besar merupakan situs web dari pialang berjangka luar negeri. "Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," tuturnya.

    Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist menambahkan, pemblokiran ini juga bertujuan mengedukasi masyarakat. Apabila suatu situs tidak dapat diakses, masyarakat diharapkan akan menyadari bahwa situs tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga Pemerintah harus memblokir situs tersebut.

    “Pemerintah berharap masyarakat akan semakin menyadari dan berhati-hati dalam melakukan investasi. Jangan mudah tergiur dengan janji-janji keuntungan tinggi. Investasi tersebut harus memiliki legalitas yang jelas dan memberikan keuntungan yang logis. Untuk itu, sebelum berinvestasi masyarakat harus selalu melakukan pengecekan atas legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan, serta mempelajari terlebih dahulu mengenai mekanisme transaksi, untung, dan ruginya," pungkas Syist.

    Untuk mengetahui legalitas pialang berjangka, dapat dilihat melalui website https://www.bappebti.go.id.

    Berita Terkait

    Tingkatkan Derajat Status Kesehatan Masyarakat Lewat Kemandirian Bidang Kesehatan

    Pandemi Covid-19 telah mengajarkan pelajaran berharga bahwa kemandirian dalam bidang kesehatan sangat esensial, terutama untuk meningkatkan Selengkapnya

    Berikan Kepastian Hukum, Bappebti Blokir 1191 Entitas Tak Berizin Sepanjang Tahun 2020

    Sepanjang tahun 2020, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memblokir sebanyak 1191 domain situs Selengkapnya

    Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Tekan Penularan Covid-19

    Pemerintah telah mengumumkan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali mulai 11 s.d. 25 Januari 2021. Hal ini dilakukan se Selengkapnya

    Presiden: Keselamatan Masyarakat Adalah Prioritas Tertinggi

    Semua vaksin yang nantinya akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 merupakan vaksin yang terdaftar dan disetujui oleh Organisasi Kes Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA