FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    18 09-2020

    209

    Lewat LPSK, Korban Terorisme Dapat Kompensasi dan Santunan Negara

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Negara telah menyetujui dan menyiapkan dana kompensasi dan santunan kematian korban terorisme, secara materiil dan imateriel, dengan mengajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

    Juru Bicara Presiden, M. Fadjroel Rachman mengatakan, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui dan menyiapkan anggaran tersebut atas permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Nomor S-775/MK.02/2020.

    Dengan menegaskan dalam pelaksanaannya agar menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

    “Penetapan anggaran (satuan biaya) ini mulai berlaku sejak PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020,” ujar Fadjroel melalui rilis di Jakarta, Jumat (18/09/2020).

    Menurutnya, dalam PP Nomor 35 Tahun 2020 juga disebutkan bahwa negara menutupi setiap kerugian yang nyata diderita setiap korban. Bentuknya berupa kompensasi, bantuan medis, dan psikologis. Proses untuk mendapatkan kompensasi bisa diajukan korban tindak pidana terorisme, keluarga, atau ahli warisnya melalui LPSK.

    “Presiden Joko Widodo menjalankan kewajiban demokrasi konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dari pandemi Covid-19, korban terorisme, hingga korban pelanggaran HAM. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya. 

    Berita Terkait

    Presiden Terima Surat Kepercayaan Tujuh Duta Besar Negara Sahabat

    Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi dari para duta besar tersebut di Indonesia. Selengkapnya

    Tutup Celah Korupsi dengan Transformasi Digital dan Budaya Kerja

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan d Selengkapnya

    Perluas Lapangan Kerja, Pemerintah Tingkatkan Iklim Investasi dan Daya Saing Nasional

    Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai hari ini, telah memberi pelajaran berharga bahwa rantai pasok barang tidak dapat terpusat di Selengkapnya

    Lewat GBN V, Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi dan Sehatkan Masyarakat

    Sebagai salah satu langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah meluncurkan Gelar Buah Nusantara (GBN) ke-5. Selengkapnya