Manajemen dan Distribusi Bahan Pokok Tidak Boleh Terganggu

Bogor, Kominfo -  Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk melakukan perhitungan cermat dalam rangka memenuhi ketersediaan bahan pokok setiap daerah di tengah pandemi Covid-19 dan ibadah puasa Ramadan. Selain itu, diperlukan manajemen distribusi pasokan dan pengelolaan beras serta antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kemarau panjang pada tahun ini.

Demikian disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai tindak lanjut antisipasi kebutuhan bahan pokok yang digelar melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/04/2020).

“Saya ingin agar dilakukan hitungan yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok setiap daerah, setiap provinsi, agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, dan berapa produksinya. Semuanya harus kita hitung,” ujarnya.

Laporan terbaru yang diterima oleh Presiden menyebut bahwa sejumlah komoditas diprediksi masih mengalami defisit di sejumlah provinsi. Di antaranya beras yang diperkirakan defisit di 7 provinsi, jagung di 11 provinsi, bawang merah di 1 provinsi, dan telur ayam di 22 provinsi.

“Stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi, tetapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi,” imbuhnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, distribusi pasokan bahan pokok antarwilayah merupakan salah satu hal krusial yang harus diperhatikan. Dengan manajemen distribusi yang baik dan tidak terganggu, daerah-daerah yang memiliki surplus terhadap komoditas tertentu dapat mendistribusikan komoditas tersebut ke daerah-daerah sekitar yang membutuhkannya.

“Saya akan cek terus ini karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, memang saya mendengar ada satu atau dua yang sudah mulai terganggu,” kata Presiden.

Sementara itu, Kepala Negara berpendapat bahwa manajemen pengelolaan beras yang baik menjadi kunci penting dalam mengantisipasi potensi kelangkaan pangan yang dilaporkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB. Maka itu Presiden sekali lagi meminta jajarannya untuk turut memperhitungkan ketersediaan stok beras termasuk stok yang ada di masyarakat, penggilingan, gudang, dan Bulog.

“Kita berharap puncak panen raya di bulan April ini produksi beras kita, kemarin saya mendapat laporan, bisa mencapai 5,62 juta ton. Ini sangat bagus dan saya juga minta Bulog untuk tetap membeli gabah petani dengan insentif harga yang layak, dengan fleksibilitas yang memadai,” tuturnya.

“Juga tolong dikalkulasi kemungkinan terjadi kemarau panjang di 2020 ini. Walaupun prediksi BMKG tidak ada cuaca yang ekstrem, namun tetap harus diwaspadai terutama yang berkaitan dengan ketersediaan beras nasional kita,” imbuh Presiden.

Terakhir, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar aktivitas produksi komoditas pangan dapat tetap berjalan normal di tengah kebijakan tanggap darurat dan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah.

“Tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik. Program stimulus ekonomi juga harus bisa menjangkau yang berkaitan dengan produksi beras kita yang artinya turut menjangkau petani kita,” tandasnya.