FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    16 09-2019

    123

    Bangun Infrastruktur TIK, Pemerintah Buat Lompatan Kebijakan

    Kategori Berita Kementerian | Yusuf
    Menteri Kominfo Rudiantara dalam Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (16/09/2019). - (DPS)

    Jakarta, Kominfo - Pemerintah mengambil langkah lompatan kebijakan (leap frog) untuk menggenjot pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, terutama di kawasan perbatasan. Upaya itu menjadi perhatian khusus karena Indonesia tengah berupaya mengejar ketertinggalan dalam sektor TIK dari negara tetangga. 

    "Kita semua tahu bahwa ICT Infrastructure ini menjadi modal perkembangan, pertumbuhan ekonomi, sosial, maupun matra lainnya di Indonesia. Jadi kalau kita tidak fokus mengembangkan ICT, kita tidak berpikir 10 tahun kedepan, kalau kita tidak berpikir 20 tahun ke depan, dan kita akan mengalami hal yang sama dari tahun ke tahun," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (16/09/2019).

    Menurut Menteri Kominfo, hal yang menjadi perhatian pemerintah terutama Kementerian Kominfo adalah soal kesenjangan antarwilayah. "Kalau kita bicara hanya Jakarta, kalau kita hanya bicara Jawa, itu infrastruktur ICT tidak menjadi masalah tapi pada saat kita bicara tentang Indonesia tantangan kita menjadi berbeda. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, kita bicara di Asean saja ICT Infrastructure index kita bukan nomor 1, mengapa? Karena tantangan kita, negara kita adalah negara kepulauan," ungkap Menteri Rudiantara.

    Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia harus dilakukan dengan cara yang berbeda. "Jadi cara membangun infrastrukturnya tentu berbeda dengan negara tetangga. Negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, itu mereka membangun akan lebih mudah karena mereka negara daratan, istilahnya narik kabel itu lebih mudah kalau kita harus menyeberang lautan dan lain sebagainya," jelasya.

    Saat ini, lompatan kebijakan telah diambil Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dua proyek yang ada di Kementerian Kominfo yaitu Jaringan tulang punggung internet cepat Palapa Ring dan Satelit Multifungsi Satelit Indonesia Raya (SATRIA).

    "Perpres proyek strategis nasional yang kita kenal sekarang pengadaan satelit tapi satelitnya pun leapfrog bukan satelit komunikasi yang digunakan oleh operator sekarangSatelitnya satelit khusus untuk internet kecepatan tinggi karena kita melihatnya forward-looking itu kita tidak bicara lagi istilahnya circuit switch tapi kita bicaranya nanti kepada Iminternet protokol jadi semua serba internet, internet, internet," jelas Rudiantara.  

    Dalam rapat kerja itu, Komisi I DPR RI mengapresiasi Program Penyediaan Satelit Multifungsi dan Base Transmission Station (BTS) untuk pemerataan dan akselerasi pembangunan konektivitas telekomunikasi nasional di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan untuk kebutuhan pembiayaan, Komisi I DPR RI mendorong untuk melakukan realokasi PNBP yang berasal dari BHP frekuensi Radio sebesar 30 persen untuk lima tahun pertama (2020-2024) dan sebesar 54 persen untuk lima tahun berikutnya (2025-2029).

    Berita Terkait

    Lantik Dirjen IKP, Menkominfo Minta Tingkatkan Kecepatan Berkomunikasi

    Menteri Kominfo Rudiantara melantik Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementeria Selengkapnya

    Komitmen Kominfo Percepat Pembangunan Infrastruktur TIK

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan komitmen Kementerian Kominfo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan t Selengkapnya

    Pembangunan Infrastruktur Digital Dorong Investasi Baru

    Pembangunan infrastruktur digital memberikan multiplier efect pada sektor infrastruktur lain. Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya dan Pera Selengkapnya

    Pembatasan Akses? Menkominfo Pastikan Pemerintah Lindungi Kebebasan Berekspresi

    Kebijakan Pemerintah untuk membatasi sebagian fitur media sosial pada tanggal 22 Mei 2019 kemarin masih menjadi pertanyaan sebagian warganet Selengkapnya