FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
24 05-2018

303

Ini Tindak Lanjut Kominfo Atas Permintaan Komisi I DPR RI

Kategori Berita Kementerian | Viska
Menteri Kominfo Rudiantara memaparkan tindak lanjut penanganan kasus penyalahgunaan data pelanggan kartu prabayar dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (23/05/2018) - (SINA)

Jakarta, Kominfo – Menindaklanjuti permintaan Komisi I DPR RI dalam pertemuan pada Maret 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan tindak lanjut mengenai kasus penyalahgunaan data pelanggan kartu prabayar. Kementerian Kominfo melakukan pengawasan secara menyeluruh, memastikan pertanggungjawaban penggunaan KTP pelanggan, melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan operator telekomunikasi, serta melakukan sosialisasi kepada operator.

Setelah dilakukan sosialisasi dan rekonsiliasi, didapat data sebanyak 254.792.157 pelanggan yang telah melakukan registrasi ulang. “Jumlah pelanggan tanggal 30 April 2018 pukul 24.00 WIB, dari 304 juta catatan operator, setelah dilakukan rekonsiliasi dan dibersihkan yang hitsnya lebih banyak, maka diperoleh angka 254.792.157. Angka ini eligible, bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Menteri Kominfo Rudiantara dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (23/05/2018)

Lebih lanjut Menteri Rudiantara menyampaikan ada beberapa catatan dari hasil rekonsiliasi tersebut. Di antaranya tindakan pemblokiran mandiri oleh operator terhadap temuan adanya penggunaan satu Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga untuk registrasi dalam jumlah yang banyak. “Operator melakukan pemblokiran mandiri terhadap nomor-nomor yang diindikasikan diregistrasri tidak benar dan tanpa hak,” jelasnya.

Sementara itu, demi menjaga validitas data yang sudah terkumpul maka terhitung mulai Mei 2018 akan dilakukan rekonsiliasi antara Ditjen Dukcapil dengan operator setiap dua minggu sekali, dan operator dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) setiap 3 bulan sekali.

Kesepakatan dengan KNCI

Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo, Ahmad M. Ramli, menegaskan tidak ada perubahan apapun dalam Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Hal ini merupakan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan dengan Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) di Kementerian Sekretariat Negara pada 14 Mei 2018.

“Saya hadir pada pertemuan di Kemensetneg, dan Saya pastikan tidak ada perubahan apapun dalam PM 12/2016. Hasil pertemuan itu justru akan melaksanakan TAP BRTI (Surat Ketetapan BRTI No. 02/TAP/BRTI/I/2018) sebagai pelaksanaan dari PM tersebut,” jelasnya.

Dirjen Ramli melanjutkan, Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys, menyampaikan operator akan melakukan perubahan dalam proses bisnisnya. “Yang tadinya kartu perdana dijual, diubah. Yang dijual adalah voucher fisik, jadi bonus data dsbnya berbentuk voucher yang bisa dijual di gerai. Ini agar membuat UKM tetap hidup, yaitu outlet-outlet telekomunikasi,” papar Dirjen PPI. (VY)

Berita Terkait

Menkominfo Sampaikan Penanganan Akses Telekomunikasi di Lombok ke Komisi I DPR

Strategi penanganan akses telekomunikasi pasca bencana alam gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi salah satu agenda pemba Selengkapnya

Ini Langkah Kominfo Respons Penyebaran Konten Negatif di Media Sosial

Penggunaan media sosial saat ini yang tumbuh pesat memilki dampak positif dan negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Apalagi berdasarkan Selengkapnya

Resmi Pindah Kantor, Menkominfo Harapkan BAKTI Tingkatkan Kinerja

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) resmi pindah kantor, dari yang sebelumnya di Wisma Kodel Kuningan pindah ke Menara Selengkapnya

Kominfo Ajak Optimasi Komunikasi Sains untuk Lawan Hoaks

Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai, penggunaan dan pemanfaatan komunikasi sains yang efektif serta cermat dapat memberangus mara Selengkapnya