Kominfo Antisipasi Gangguan SFR Saat Mudik Lebaran di Bali
Pemantauan dan pengawasan dilakukan secara intensif di sejumlah titik monitor strategis yang menjadi rute utama lalu lintas masyarakat dan p Selengkapnya
Jakarta, Kominfo- Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima penghargaan sebagai Kementerian Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbaik kedua dari Kementerian Keuangan. Pemberian penghargaan berlangsung dalam acara PNBP Awards 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Kamis (30/11/2017).
Penetapan sebagai Kementerian Pengelola PNBP terbaik itu merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi kementerian dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari sumber penghasilan selain pajak. Pemberian penghargaan berdasaran kriteria Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan serta peningkatan penerimaan lebih dari Rp 1 Triliun.
Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail yang mewakili Menteri Kominfo saat menerima penghargaan mengungkapkan penghargaan ini diperoleh karena Kominfo mampu mengelola PNBP dengan baik. ”Penghargaan ini hasil kerja seluruh jajaran dan seluruh unit kerja sampai ke balai monitoring (Balmon) yang berkontribusi aktif dalam pengelolaan PNBP Kominfo,” katanya.
Lebih lanjut Ismail menjelaskan penerimaan penghargaan itu merupakan sebuah milestone untuk berkarya lebih baik lagi demi kemajuan Kementerian Kominfo. Selain Kementerian Kominfo, penerima penghargaan untuk kategori Kementerian/Lembaga Pengelola PNBP terbaik untuk kelompok penerimaan di atas Rp 1 Triliun adalah Kepolisian RI untuk terbaik pertama dan Kementerian Perhubungan terbaik ketiga.
Kementerian Keuangan mengharapkan penghargaan itu dapat memotivasi kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP. Khususnya untuk meminimalisir atau menghilangkan temuan BPK pada tahun mendatang, sehingga dapat lebih mengoptimalkan pendapatan negara dengan tetap menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP. (*VE)
Pemantauan dan pengawasan dilakukan secara intensif di sejumlah titik monitor strategis yang menjadi rute utama lalu lintas masyarakat dan p Selengkapnya
Tim Balmon SFR Kelas I Kupang menonaktifkan perangat telekomunikasi yang beroperasi tidak sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dal Selengkapnya
Penerapan perizinan ditujukan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum dan melindungi hak kekayaan intelektual, melindungi k Selengkapnya
Dirjen Usman Kansong mengharapkan motivasi pemangku kepentingan akan meningkat untuk berkolaborasi dan sinergi dengan Direktorat Pengelolaan Selengkapnya