Adaptasi Perubahan, Presiden Akui 42 Ribu Regulasi Menghambat

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengaku mengikuti perubahan-perubahan global yang sekarang ini sudah sangat cepat. Namun itu tidak mudah dilakukan karena masalah regulasi. Ia menjelaskan terdapat 42 ribu peraturan baik undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur hingga peraturan wali kota yang rentan memiliki makna bertentangan.
“Saya masih pusing mengatasi 42.000 peraturan ini. Nanti saya minta pakar hukum urusi 42.000 ini gimana. Ya paling tidak separuh hilang sudah untuk mempercepat lari kita. Kita ini ingin lari tapi problemnya di sini,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri Rembuk Nasional ke-3 Tahun 2017, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10/2017) malam.
Tahun lalu, Presiden mengaku telah menghapus 3.153 Perda. Namun ia tetap meminta kepada sejumlah kepala daerah untuk tidak membuat peraturan daerah, kecuali beberapa peraturan yang berkualitas. Presiden juga memintakan agar DPR tidak perlu membuat banyak undang-undang hanya sekadar proyek, namun dapat membuat beberapa regulasi yang juga mumpuni.
Kepala Negara mengingatkan, bahwa ke depan bukan negara kuat mengalahkan negara kecil atau negara kuat mengalahkan negara yang sedang, tidak. Tetapi, ke depan itu negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. “Bukan negara besar mengalahkan negara kecil,” tegas Presiden menekankan.

Tetap Fokus Infrastruktur
Pada kesempatan itu Presiden juga menegaskan sikap pemerintah bahwa saat ini masih fokus terhadap pembangunan infrastruktur. “Tadi ada yang menyapaikan saya jangan hanya jadi panglima infrastruktur. Sekarang ini saya baru fokus, jadi panglimanya di infrastruktur dulu, jangan berbelok ke yang lain,” kata Presiden.
Namun, Kepala Negara menegaskan dirinya tidak mau hanya sekadar menerima laporan pembangunan infrastruktur dari belakang meja. Karena itu, Presiden menegaskan dirinya akan terus “blusukan” ke daerah-daerah untuk mengawasi langsung progres pembangunan sehingga cepat terlaksana. “Semua saya awasi betul, saya ikuti betul, di lapangan saya ikuti betul. Datang ke satu tempat bisa sampai enam kali. Kenapa begitu ya memang dalam manajemen kalau enggak ada pengawasan atau kontrol tidak akan jadi,” jelasnya.
Acara Rembuk Nasional 2017 ini digelar untuk mendalami dan mengkritisi capaian 3 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam 12 bidang pembangunan dan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus.
Dalam rembuk Nasional ini diberikan 12 rekomendasi dari 12 bidang berbeda terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, penegakan hukum dan keamanan, hingga kemaritiman.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain diantaranya Mendagri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menkumham Yasonna H. Laoly, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.*

Sumber