Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyebut tengah mempelajari soal kebijakan penerapan eSIM di Indonesia. Hal ini dilontarkan menganggapi masuknya ponsel iPhone XR dan XS di Indonesia yang menggunakan SIM ganda, micro SIM dan eSIM.

Jakarta - Dalam aturan baru yang oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengajak Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi karena menggunakan data kependudukan tanpa hak untuk keperluan registrasi kartu prabayar.

etiap perangkat telekomunikasi yang dirakit, dijual dan digunakan di Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis agar legal digunakan. Menurut Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Mochamad Hadiyana, dengan menggunakan ponsel yang legal di Indonesia, hak-hak masyarakat atas produk berkualitas baik yang tidak terganggu dan juga tidak mengganggu layanan seluler terpenuhi.

Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo memberikan apresiasi terhadap inovasi mitra kerja. Apresiasi itu merupakan penghargaan atas komitmen bersama dalam meningkatkan layanan pengelolaan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi serta pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.

Jakarta – Sistem pendeteksi IMEI (International Mobile Equipment Identity) memang terbukti mengatasi peredaran ponsel Black Market (BM). Sejumlah negara seperti Pakistan, India dan sebagainya sudah menggunakan sistem pendeteksi IMEI.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan aturan mengenai IMEI yang bertujuan untuk mengidentifikasi ponsel resmi atau ponsel ilegal.

Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan sistem untuk memblokir peredaran ponsel yang dijual melalui pasar gelap (black market). Diharapkan sistem ini akan bisa digelar pada November 2019.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (23/10/2018), di gedung DPR/MPR, di Jakarta, sebagai kelanjutan hasil rapat kerja pada September lalu.