FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    11 11-2016

    5560

    Paket Kebijakan Ekonomi XIV: Peta Jalan E-Commerce!

    SIARAN PERS
    Kategori Siaran Pers

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

    SIARAN PERS

    tentang
    Paket Kebijakan Ekonomi XIV: Peta Jalan E-Commerce!

    Jakarta, 10 November 2016 - Pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia, mencapai 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar (smartphone) mencapai 71 juta orang.


    Dengan potensi yang begitu besar, pemerintah menargetkan bisa tercipta 1.000 technopreneurs dengan valuasi bisnis sebesar USD 10 miliar dan nilai e-commerce mencapai USD 130 miliar pada 2020.

    Untuk itu pemerintah merasa perlu menerbitkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan E-Commerce untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Peta jalan e-commerce ini sekaligus dapat mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda.


    Peta Jalan e-commerce ini diumumkan Kamis (10/11) di Istana Kepresidenan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kamis (10/11), di di Istana Kepresidenan.

    “Selama ini kita memang belum memiliki peta jalan pengembangan e-commerce nasional yang menjadi acuan pemangku kepentingan, di samping adanya berbagai peraturan/ketentuan yang tidak mendorong tumbuh kembangnya e-commerce,” kata Darmin.


    Karena itu, pemerintah harus bisa memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam memanfaatkan e-commerce dengan menyediakan arah dan panduan strategis untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik pada periode 2016-2019.

    Kebijakan ini akan mengutamakan dan melindungi kepentingan nasional, khususnya terhadap UMKM serta pelaku usaha pemula (start-up). Selain itu, juga mengupayakan peningkatan keahlian sumber daya manusia pelaku e-commerce. Kebijakan ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan atau menyesuaikan kebijakan sektoral demi pengembangan e-commerce.


    Dalam Perpres tentang Peta Jalan E-Commerce yang segera terbit ini, terdapat 8 aspek regulasi, yaitu:

    1. Pendanaan berupa: (1) KUR untuk tenant pengembang platform; (2) hibah untuk inkubator bisnis pendamping start-up; (3) dana USO untuk UMKM digital dan start-up e-commerce platform; (4) angel capital yang diperlukan ketika start-up masih merugi; (5) seed capital dari Bapak Angkat; dan (6) crowdfunding.


    2. Perpajakan dalam bentuk: (1) pengurangan pajak bagi investor lokal yang investasi di start-up; (2) penyederhanaan izin/prosedur perpajakan bagi start-up e-commerce yang omzetnya di bawah Rp 4,8 Miliar/tahun; dan (3) persamaan perlakuan perpajakan sesama pengusaha e-commerce, baik asing maupun domestik.


    3. Perlindungan Konsumen melalui: (1) harmonisasi regulasi menyangkut sertifikasi elektronik, proses akreditasi, kebijakan mekanisme pembayaran, perlindungan konsumen dan pelaku industri e-commerce, dan skema penyelesaian sengketa; dan (2) pengembangan national payment gateway secara bertahap.


    4. Pendidikan dan SDM terdiri dari: (1) kampanye kesadaran e-commerce; (2) program inkubator nasional; (3) kurikulum e-commerce; dan (4) edukasi e-commerce kepada konsumen, pelaku, dan penegak hukum.

    5. Logistik melalui: (1) pemanfaatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas); (2) Revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional;
    (3) Pengembangan alih daya fasilitas logistik e-commerce dan (4) pengembangan logistik dari desa ke kota.


    6. Infrastruktur komunikasi melalui pembangunan jaringan broadband.


    7. Keamanan siber (cyber security) dengan menyusun model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce dan mengembangkan public awareness tentang kejahatan dunia maya. Selain itu juga menyusun SOP terkait penyimpanan data konsumen dan sertifikasi keamanan data konsumen.

    8. Pembentukan Manajemen Pelaksana yang secara sistematis dan terkoordinasi akan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peta jalan e-commerce.


    Jakarta, 10 November 2016


    Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

     

     

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 435/HM/KOMINFO/12/2021 tentang Dukung Knowledge Hub, Menkominfo Apresiasi sebagai Upaya Jaga Ruang Digital

    Menkominfo Johnny G. Plate mendukung pembangunan Knowledge Hub karena membantu Pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan ruang digital denga Selengkapnya

    Siaran Pers No. 433/HM/KOMINFO/12/2021 tentang Cetak Talenta Digital, Menteri Johnny: Jadikan STMM Center of Digital Excellent

    “Sekolah Tinggi Multimedia Kominfo STMM perlu hadir dengan program-program studi yang berorientasi terpenuhinya kebutuhan talenta digital. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 432/HM/KOMINFO/12/2021 tentang Menkominfo: Pemerintah Terapkan Pengetatan Kegiatan Nataru

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan penerapan aturan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode liburan Natal Selengkapnya

    Siaran Pers No. 429/HM/KOMINFO/12/2021 tentang Perkuat Jasa Keuangan Digital, Menteri Johnny: Kominfo Tingkatkan Kolaborasi Pentahelix

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan kolaborasi yang kokoh dan sinergis dari pelaku jasa keuangan nasional akan me Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA