Strategi Pemerintah untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Jakarta Pusat, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyampaikan dua strategi utama yang ditempuh pemerintah dalam upaya melakukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat Rabu (16/08/2023).

“Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi,” ujar Presiden.

Sementara itu, Presiden menyebutkan bahwa strategi jangka menengah yang ditempuh pemerintah difokuskan pada sejumlah agenda nasional. Pemerintah berfokus untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan.

“Untuk mewujudkan SDM unggul, berintegritas, dan berdaya saing disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen dari APBN tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77 triliun,” katanya.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5,6 persen dari APBN untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif. Selain itu, anggaran tersebut juga diarahkan untuk melakukan transformasi pada sistem kesehatan.

“Mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024 yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi,” tambahnya.

Strategi selanjutnya berfokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan. Untuk mendukung hal tersebut, Presiden menyebut pemerintah telah mengalokasi anggaran yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar hingga mendukung pengerjaan proyek strategis termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN,” lanjutnya.

Selanjutnya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah, pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam. Menurutnya, dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya seperti dukungan terhadap pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

“Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi,” ucap Presiden.

Strategi lainnya yaitu berfokus untuk pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Presiden menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.

“RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah, TNI, Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional,” imbuhnya.