Lantik KSAL, Presiden: Tingkatkan Kedaulatan Negara di Laut

Jakarta Pusat, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang baru dilantik. Presiden menekankan konsentrasi utama dari Laksamana Muhammad Ali yaitu untuk meningkatkan kedaulatan negara di laut, utamanya yang berkaitan dengan perbatasan dan pulau-pulau terdepan.

“Kita tahu dua per tiga Indonesia ini adalah air, adalah laut. Jadi konsentrasi untuk kedaulatan negara utamanya di laut itu yang menjadi tanggung jawab besar dari KSAL yang baru, Pak Muhammad Ali,” ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangannya usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2022).

Selain itu, Presiden meminta modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) laut harus terus diperkuat. Dalam keterangan terpisah, KSAL Laksamana Muhammad Ali menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mendorong pengembangan industri perkapalan dalam negeri untuk Angkatan Laut.

“Terutama dalam pembangunan kekuatan yang berupa KRI. Jadi sekarang ini TNI Angkatan Laut sudah, mungkin 70 persen, sudah menggunakan produk dalam negeri kapal-kapalnya,” kata Ali.

Hal lain yang ditekankan Presiden Joko Widodo, menurut Ali, yakni terkait potensi kerawanan di laut berupa penyelundupan maupun kegiatan ilegal lainnya. Presiden menekankan Angkatan Laut untuk terus berupaya mencegah dan menghentikan segala bentuk kegiatan ilegal di laut.

“Masalah kerawanan lain adalah penyelundupan. Bapak Presiden juga menekankan untuk mencegah atau menghentikan kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut lainnya,” imbuhnya.

Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dengan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan dihadiri undangan terbatas.

Muhammad Ali dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TNI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut. Pembacaan Keppres dilakukan oleh Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.

Dalam pelantikan tersebut, Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan Muhammad Ali sebagai KSAL.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan. Muhammad Ali menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang telah dilantik menjadi Panglima TNI.

Muhammad Ali juga mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Laksamana TNI. Kenaikan pangkat Muhammad Ali didasarkan pada surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/TNI/ Tahun 2022 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.

Untuk diketahui, Muhammad Ali merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1989. Pria yang lahir di Bandung, 9 April 1967 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I.

Dalam keterangannya selepas pelantikan, Muhammad Ali mengatakan, fokus perhatian pihaknya saat ini yaitu peningkatan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut terutama di wilayah perbatasan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Dari Bapak Presiden sudah ditekankan bahwa penagakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut, terutama di wilayah perbatasan, di mana saja tidak hanya di Laut Cina Selatan. Pokoknya di seluruh perbatasan laut harus ditingkatkan baik penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum. Jadi tidak memandang mana,” ujar Laksamana TNI Muhammad Ali.

Turut mendampingi Presiden dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sedangkan hadir sebagai saksi yaitu Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, turut hadir secara terbatas di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dan Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksdya TNI Aan Kurnia.