Presiden Tinjau Arus Mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen
Dalam kunjungannya, Presiden melihat secara langsung kesiapan infrastruktur serta manajemen pelaksanaan mudik yang terpantau baik. Selengkapnya
Bandung, Kominfo - Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis (13/10/2022). Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU terus berjalan dengan baik.
“Hari ini kita kembali di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai,” ujar Presiden dalam keterangannya di kantor pos.
Sementara itu, Presiden menyampaikan bahwa penyaluran BLT BBM kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) sudah hampir selesai dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah.
“Untuk yang BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai,” tutur Kepala Negara.
Sebelumnya, Kepala Negara juga turut menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.
Dalam kunjungannya, Presiden melihat secara langsung kesiapan infrastruktur serta manajemen pelaksanaan mudik yang terpantau baik. Selengkapnya
Wapres meminta KPPU untuk membenahi segala hal yang dapat mengganggu kelancaran proses kerja. Selengkapnya
Menurut Presiden, Indonesia memiliki kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik karena 68 persen penduduknya berada dalam rentang usia p Selengkapnya
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah. Selengkapnya