FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    01 09-2022

    224

    Dulu Digarap Terpisah dan Manual, Kini Jasa Pengiriman Pos Indonesia Masuk E-Katalog LKPP

    Kategori Artikel GPR | andr045

    Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dan Direktur Utama PT. POS Indonesia Faizal Rochmadi Djoemadi saat Kick Off Launching Perdana Layanan Pos Indonesia di e-katalog LKPP

    Bandung - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus menciptakan sistem pengadaan yang terintegrasi. Yang terbaru adalah dengan memasukkan jasa pengiriman PT Pos Indonesia ke dalam e-Katalog untuk semakin memudahkan pengiriman barang dari Kementerian/Lembaga/Pemda kepada pihak penerima barang.

    Seremoni transaksi jasa pengiriman PT Pos Indonesia ke e-Katalog ditandai dengan simulasi proses “klik” oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Daerah Pemprov Jawa Barat  terhadap produk jasa pengiriman Pos Ekspress PT. Pos Indonesia dalam rangka pengiriman suvenir yang telah dibeli Wakil Gubernur Jawa Barat dari penyedia UMK untuk disampaikan kepada Kepala LKPP. 

    Tak lama kemudian datang O-Ranger Mawar (sebutan kurir pos perempuan). Paket yang terbungkus rapi kemudian diserahkan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum ke Mawar dari Kantor Gubernur Jawa Barat. Mawar langsung tancap gas menuju lokasi pengiriman.

    Simulasi pengiriman paket itu diterima oleh Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas yang sedang menghadiri HUT PT Pos ke-276.  “Meski ini hanya simulasi, dari prosesnya tampak jelas bahwa kini betapa mudahnya pemerintah melakukan pembelian jasa pengiriman paket melalui Katalog Elektronik LKPP,” ujar Anas saat menghadiri Launching Perdana Layanan Pos Indonesia di Katalog Elektronik LKPP di Gedung Pos, Bandung, Jumat (26/8/2022).

     

    Sebelumnya, dalam proses pengadaan barang pemerintah, pengiriman barang dilakukan terpisah secara manual. Kini, jasa pengiriman telah masuk dalam ekosistem Katalog Elektronik. “Dan ini jadi semakin transparan. Jika sebelumnya ongkos kirim untuk jasa pengiriman tidak tercatat, saat ini kita akan bisa memetakan berapa besar sebenarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk logistik,” tegas Anas.

    Anas menyampaikan, masuknya PT. Pos ke e-Katalog diyakini dapat mendorong tumbuh kembangnya industri jasa pengiriman. Sebagaiman diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat membutuhkan jasa pengiriman. “Dirut PT Pos mengatakan bahwa nilai transaksi jasa pengiriman per tahun mencapai Rp3.400 triliun. Ini tentu sangat besar,” tuturnya.

    PT. Pos Indonesia kini telah menjadi bagian dari BUMN yang onboarding di Katalog Elektronik. Langkah ini diharapkan menjadi contoh produk-produk lain dari BUMN untuk segera onboarding di Katalog Elektronik.

    "Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan PT Pos dalam melakukan transformasi digital. Karena saat ini kita sedang membutuhkan langkah-langkah percepatan belanja pemerintah menggunakan Jasa Pengiriman melalui Katalog Elektronik. Ternyata dengan masa lalu yang hebat, PT Pos Indonesia dapat melakukan adaptasi dan inovasi seiring perkembangan zaman,” kata Anas. Dia melanjutkan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa produk dalam negeri (PDN) dan produk UMK-Koperasi telah menjadi prioritas dalam belanja pemerintah pusat dan daerah melalui APBN/APBD. Untuk itu, LKPP terus mendorong ke depan agar realisasi belanja PDN semakin meningkat. Anas mengatakan, Presiden telah menargetkan agar 40% dari nilai belanja APBN/APBD dibelanjakan untuk UMK-Koperasi.

    “Realisasi Ini, menurut perhitungan BPS akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1.7%, membuka lapangan kerja dan pemerataan ekonomi,” papar Anas. Selanjutnya, LKPP juga terus melakukan langkah strategis agar produk dalam negeri dapat tumbuh. Salah satunya dengan melakukan pembekuan produk impor yang telah ada substitusinya di dalam negeri. Ia melanjutkan, hingga 25 Agustus, sebanyak lebih dari 18.000 produk impor telah dibekukan dari Katalog Elektronik. "Sehingga ke depan, industri dalam negeri bisa tumbuh hebat, karena kita punya kesungguhan untuk bangga terhadap buatan Indonesia. Maka kita memproteksi industri kita dari serbuan barang impor dengan belanja PDN-UMKM melalui e-katalog,” papar Anas.

    Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faizal Rochmad Joemadi mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung langkah-langkah LKPP untuk melayani seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk belanja melalui Katalog Elektronik. "Ini adalah langkah strategis dari PT. Pos Indonesia dalam rangka transformasi digital untuk masuk Katalog Elektronik. Kami akan siap untuk mengirimkan logistik dalam bentuk apa saja ke seluruh Indonesia,” pungkasnya. (fan)

    Berita Terkait

    Imunisasi MR Lindungi Anak Indonesia dari Kecacatan

    Indonesia berkomitmen untuk mencapai eliminasi penyakit campak (measles) dan pengendalian penyakit Rubella (Congenital Rubella Syndrome) pad Selengkapnya

    Hari Maritim, Momentum Jadikan Indonesia Mercusuar Dunia

    Selengkapnya

    Dukung dan Menangkan Indonesia di Kompetisi Video Pariwisata UNWTO 2017

    Tahun ini, United Nation World Tourism Organization (UNWTO), Organisasi Pariwisata Dunia di bawah naungan PBB, menggelar sebuah kompetisi vi Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA