FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    30 01-2015

    2436

    Pemerintah Tolak Ponsel 4G Tanpa TKDN Masuk ke Indonesia

    Kategori Berita Kementerian | brs

    Pemerintah Tolak Ponsel 4G Tanpa TKDN Masuk ke IndonesiaJakarta, Kominfo - Pemerintah memastikan dengan tegas menolak masuknya ponsel 4G ke Indonesia mulai 1 Januari 2017 mendatang, demi melindungi kepentingan industri dalam negeri.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, ditolaknya ponsel 4G masuk ke Indonesia tanpa tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tengah dalam pembahasan serius antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Kementerian Perindustrian (Kemperin).

    Pemerintah tak mau bisnis 4G nantinya hanya bisa dinikmati asing, kata Rudiantara di sela-sela acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, Selasa (27/1).

    Dijelaskannya, mulai dari perangkat jaringan hingga smartphone yang dijual di Indonesia, wajib memiliki kandungan lokal. “Mulai 1 Januari 2017, handset pelanggan (CPE/Customer Premise Equipment-red) harus memenuhi TKDN minimal 40 persen. Sedangkan perangkat jaringan (BSS/Base Station Subsystem-red) sekitar 30 persen,” jelasnya.

    Untuk itu, kata Rudiantara, kebijakan tersebut membuat para produsen asing mau tak mau harus menggunakan komponen lokal agar bisa tetap berjualan.

    Nanti, semua smartphone dan tablet 4G harus memenuhi syarat kandungan lokal 40 persen. Kalau sekarang masih bebas. Tapi begitu aturan ini sudah diterapkan kita akan tegas. Kalau tidak bisa penuhi syarat ya nggak boleh jualan di Indonesia, pungkasnya (Az)

    Berita Terkait

    Pemerintah Libatkan Masyarakat untuk Literasi Digital

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan anak muda harus menjadi bagian dalam gerakan literasi digital. Menurutnya, di teng Selengkapnya

    Pemerintah Berikan Satyalancana Wira Karya kepada Pendiri Startup Unicorns

    Pemerintah memberikan penghargaan piagam tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia kepada pendiri dan sekali Selengkapnya

    Demokrasi Sistem Paling Cocok untuk Indonesia

    Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan mengungkapkan bahwa 86 persen masyarakat Indonesia menilai demokras Selengkapnya

    Pemerintah RI dan Malaysia Bahas Interferensi Perbatasan

    Pemerintah Republik Indoneisa dan Malaysia membahas interferensi frekuensi siaran televisi. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Depar Selengkapnya