FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    30 01-2015

    2676

    Pemerintah Tolak Ponsel 4G Tanpa TKDN Masuk ke Indonesia

    Kategori Berita Kementerian | brs

    Pemerintah Tolak Ponsel 4G Tanpa TKDN Masuk ke IndonesiaJakarta, Kominfo - Pemerintah memastikan dengan tegas menolak masuknya ponsel 4G ke Indonesia mulai 1 Januari 2017 mendatang, demi melindungi kepentingan industri dalam negeri.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, ditolaknya ponsel 4G masuk ke Indonesia tanpa tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tengah dalam pembahasan serius antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Kementerian Perindustrian (Kemperin).

    Pemerintah tak mau bisnis 4G nantinya hanya bisa dinikmati asing, kata Rudiantara di sela-sela acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, Selasa (27/1).

    Dijelaskannya, mulai dari perangkat jaringan hingga smartphone yang dijual di Indonesia, wajib memiliki kandungan lokal. “Mulai 1 Januari 2017, handset pelanggan (CPE/Customer Premise Equipment-red) harus memenuhi TKDN minimal 40 persen. Sedangkan perangkat jaringan (BSS/Base Station Subsystem-red) sekitar 30 persen,” jelasnya.

    Untuk itu, kata Rudiantara, kebijakan tersebut membuat para produsen asing mau tak mau harus menggunakan komponen lokal agar bisa tetap berjualan.

    Nanti, semua smartphone dan tablet 4G harus memenuhi syarat kandungan lokal 40 persen. Kalau sekarang masih bebas. Tapi begitu aturan ini sudah diterapkan kita akan tegas. Kalau tidak bisa penuhi syarat ya nggak boleh jualan di Indonesia, pungkasnya (Az)

    Berita Terkait

    Keluar Rumah Tidak Memakai Masker Denda 5 Juta, Hoaks!

    Selengkapnya

    Potensi dan Market Indonesia Jadi Rebutan Negara Maju

    Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi dan market besar di dalam era transformasi digital. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Peran Selengkapnya

    Raker Tingkat I, Pemerintah Jelaskan RUU PDP ke Komisi I DPR RI

    Pemerintah memberikan penjelasan kepada Komisi I DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Penjela Selengkapnya

    Gelorakan Humas Pemerintah, Dirjen IKP Dorong ASN Milenial Optimasikan Media Sosial

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo mendorong ASN Milenial untuk Selengkapnya