Siaran TV Digital akan Menjangkau Kawasan Blank Spot TV Analog

Jakarta Pusat, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat hingga kini masih terdapat 226 daerah yang belum terjangkau siaran televisi (TV) analog, menjelang diberlakukannya program penghentian siaran tv analog atau analog switch off (ASO) tahap satu pada 30 April 2022 mendatang,

Direktur Pengelolaan Media Direktorat Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nursodik Gunarjo, mengatakan daerah yang belum terjangkau siaran TV (blank spot) TV tersebut akan diisi oleh siaran TV digital karena memiliki jangakauan lebih luas dan teknologi lebih canggih dari siaran TV analog.

“Salah satu dari semangat untuk membuat siaran TV digital ini adalah bagaimana kedepan dapat mengisi blank spot atau daerah yang selama ini tidak terisi siaran TV analog,” ujarnya dalam webinar Siaran TV Digital Dari Indonesia Timur secara virtual dari Jakarta Pusat, Rabu (20/04/2022).

Menurut Nursodik, penyebab utama terjadinya blank spot karena teknologi siaran TV analog tidak bisa menjangkau kawasan dengan kondisi geografis beragam seperti kawasan Indonesia bagian Timur, terutama Papua, sehingga jangkuan siarannya terbatas.

Olah karena itu pemerintah, melalui Lembaga penyiaran pemerintah (LPP) TVRI dipastikan segera membangun infrastruktur jaringan siaran TV digital di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T), termasuk kawasan blank spot, setelah program ASO dilaksanakan.

“Sudah diagendakan dalam dua tahun kedepan TVRI akan membangun jaringan supaya 226 kawasan blank spot itu bisa segera bisa terlayani siaran TV digital,” imbuhnya.

Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, Frans H Istia, menyatakan pihaknya mendukung penuh program ASO yang pada tahap satu meliputi sejumlah wilayah Papua Barat, yakni Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Sleatan dan Kabupaten Pengunungan Arfak.

Program itu dinilai sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang ingin meningkatkan jangkauan siaran TV dan Radio di kawasan yang masih tidak terjangkau siaran, seperti kabupaten Pengunungan Arfak.

“Di Papua Barat sendiri, sebagian besar masyarakat lebih banyak menggunakan TV prabayar, seperti menggunakan layanan indihome karena tidak ada jaringan,” tukasnya.

Frans H Istia berharap program ini juga diikuti oleh pembangunan infrastruktur jaringan siaran TV di kawasan blank spot dan juga dilakukan sosialisasi terkait pemberian bantuan set top box (STB) untuk keluarga tidak mampu.

Kadis Kominfo Papua Barat juga meminta supaya Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) juga membangun jaringan penyiaran di berbagai kabupaten dan kota di Papua Barat karena hingga saat ini banyak kawasan yang hanya bisa menerima siaran TVRI.

“Di Papua Barat ini baru hadir TVRI dan di kota-kota utama, seperti Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Fakfak itu barangkali bisa menikmati siaran TV, tapi setelah keluar dari wilayah situ tidak bisa lagi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Papua Rusni Abaidata menambahkan, data KPI Papua menunjukkan saat ini terdapat 70 lembaga penyiaran yang mempunyai izin resmi di Papua.

Lembaga penyiaran tersebut terdiri atas 23 LPS TV, 12 LPS radio swasta, 11 operator TV kabel, dan dua LPP yakni TVRI dan RRI yang tersebar di tujuh kabupaten di Provinsi Papua.

“Sedangkan untuk LPP lokal hanya ada radio, belum ada LPP lokal TV,” tuturnya.

Rusni Abaidata berharap program ASO akan membuat daerah-daerah yang belum terjangkau siaran TV analog di Papua bisa menrikmati siaran TV yang lebih baik dan merata.

Siaran TV digital juga diharapkan bisa memicu perkembangan kreativitas masyarakat dalam menciptakan konten-konten TV yang positif dan kreatif dengan kearifan lokal.

“Kami harap ASO bisa mengurangi tantangan (siaran TV) di wilayah Papua. Dengan berkembangnya siaran TV digital maka akan menghadirkan konten kreatif dari masyarakat lokal,” ungkapnya.