Program Kartu Prakerja Diakui Sebagai Model Perlindungan Sosial yang Ideal

Jakarta, Kominfo - Pemerintah menegaskan keberpihakan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Selama ini, UMKM  memiliki kemampuan menjadi penopang ekonomi dan sekaligus memiliki karakteristik yang resilien pada periode-periode krisis di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan selama ini Pemerintah selalu berpihak kepada UMKM yang berjumlah 64 juta dan dukungan transformasi digitalisasi UMKM menjadi andalan. Salah satu wujud keberpihakan Pemerintah kepada UMKM terlihat dari program semi bansos yang diinisaiasi Pemerintah di masa pandemi, yaitu Kartu Prakerja, yang diakui oleh World Bank sebagai program yang sangat membantu UMKM di masa pandemi.

“Kita ketahui bahwa momentum pertumbuhan ekonomi 3,51% di Q3 tahun 2021 bisa dilaksanakan karena kita punya basis yaitu basis manufaktur dan kegiatan ekspor tetap berjalan. Itu yang membuat Indonesia resilien. Bahkan pada Oktober 2021, PMI Manufaktur mencapai 57,2, Indeks Keyakinan Konsumen sudah di atas 100, ritel dan yang lain naik, serta dari segi perbankan juga NPL nya rendah. Ini membuat kita optimis di Q4,” ungkap Menko Airlangga dalam peluncuran buku yang berjudul “Pembiayaan UMKM” yang berlangsung secara hibrida, dari Jakarta Pusat, Kamis (11/11/2021).

Menko Airlangga menyatakan dalam krisis moneter tahun 1997/1998 dan periode krisis keuangan tahun 2008/2009. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Menurtnya UMKM juga merupakan critical engine yang berperan penting dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi pada periode pandemi Covid-19.

"Kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional telah mencapai 16%," jelasnya.

Menko Perekonomian mengapresasi peluncuran buku itu karena bisa menjadi sarana berbagi pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki. Secara umum, buku tersebut menjelaskan tentang perkembangan dan peran penting pembiayaan bagi UMKM. Buku “Pembiayaan UMKM” juga menguraikan tentang upaya Pemerintah dalam mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM dari masa ke masa.

“Buku ini penting untuk berbagi pengetahuan terkait dengan UMKM yang merupakan salah pilar mengapa pertumbuhan ekonomi masih bisa bertahan sepanjang Covid-19. UMKM memang selalu menjadi buffer dalam berbagai krisis ekonomi sejak 1998, 2008 dan di era pandemi Covid-19,” jelas Menko Airlangga.

Buku ini merupakan buku ke-4 Menko Airlangga. Sebelumnya, Menko Airlangga telah menulis buku ke-1 yang berjudul Strategy Clustering, ke-2 Merajut Asa Membangun Industri, dan ke-3 berjudul Membangun Kemandirian, Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Energi Nasional.                                                         

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa transformasi digital dan inklusi keuangan diharapkan menjadi andalan atau lesson learned bagi kepentingan Indonesia dalam Presidensi G20 dan telah dibahas dalam side event G20 di Roma.

Menko Airlangga pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi arahan untuk peningkatan kredit UMKM yang sebesar 20% didorong mencapai 24% pada tahun 2024. “Tentu kita melihat beberapa negara lain juga memiliki keberpihakan kepada UMKM seperti Korea Selatan dan Jepang. Negara-negara yang mempunyai dukungan kuat terhadap UMKM mampu keluar dari middle income trap,” tutur Menko Airlangga. Untuk itu, Indonesia juga mendorong UMKM dalam bentuk berbagai penjaminan dan juga kredit usaha yang ditargetkan bisa terus meningkat.

Buku “Pembiayaan UMKM’ disusun secara lengkap dan sistematis sehingga menjadikan buku tersebut sebagai salah satu buku yang komprehensif dalam membahas perkembangan UMKM, khususnya terkait dengan sisi pembiayaan. Buku “Pembiayaan UMKM” juga didukung oleh evidence data yang lengkap secara historis sehingga memudahkan pembaca dalam melihat perkembangan UMKM secara lebih kredibel. Semuanya dikemas dengan penulisan dengan menggunakan bahasa semi populer sehingga membuat buku tersebut tetap fresh dan ringan untuk dibaca.

“Saya berharap upaya pendokumentasian dalam bentuk buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membantu pengembangan UMKM, terutama dari sisi pembiayaan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan UMKM agar dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian,” tegas Menko Airlangga.

Pada peluncuran buku “Pembiayaan UMKM”, Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir turut memberikan welcoming remarks terkait sistematika buku dan rencana sosialisasi ke depan. Beberapa tokoh penting dan akademisi dalam pengembangan UMKM di Indonesia juga memberikan testimoni terkait isi dari buku tersebut, antara lain Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro. Dalam testimoninya, para tokoh tersebut menjelaskan bahwa buku “Pembiayaan UMKM”  merupakan salah satu sumber literasi yang komprehensif dalam perkembangan pembiayaan UMKM di Indonesia serta berperan penting dalam mendorong peningkatan daya saing UMKM.

Selain memberikan testimoni, Menteri Koperasi dan UKM dan Rektor Universitas Indonesia juga hadir secara langsung dalam acara peluncuran buku “Pembiayaan UMKM”. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, jajaran pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan perwakilan penyalur dan penjamin KUR. 

Sumber