FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    26 11-2020

    288

    Sektor UMK, Salah Satu Pendorong Utama Pemulihan Ekonomi Nasional

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Perajin peralatan makanan dan aksesoris menunjukkan hasil kerajinan tangannya di pameran UMKM di Kota Sorong, Papua Barat, Senin (23/11/2020). Sejumlah perajin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Papua Barat mulai bangkit dan mengikuti sejumlah pameran serta memasarkan produk secara daring setelah beberapa bulan terdampak pandemi Covid-19. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo – Salah satu karakteristik utama ekonomi Indonesia adalah besarnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh masyarakat dengan pangsa mencapai lebih dari 99% dari total keseluruhan jumlah unit usaha di Indonesia.

    Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi 97% penyerapan tenaga kerja, 60% terhadap PDB nasional, serta penyumbang 58% dari total investasi, dan 14% dari total ekspor. Oleh karena itu, di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), sektor UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) jadi salah satu pendorong utama pemulihan ekonomi nasional.

    “Dalam kondisi krisis seperti saat ini, sektor keuangan tidak dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi karena korporasi mengurangi aktivitas produksi dan investasi, maka sektor UMK-lah yang menjadi salah satu pendorong utama,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada Webinar Series Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2020).

    Di samping itu, kata Wapres, pengembangan UMK juga termasuk dalam prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah difokuskan kepada 4 (empat) hal yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah, yang sebagian besar terkait dengan UMK.

    “Dalam kondisi krisis maupun pasca krisis, kita tetap harus memperkuat kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala mikro, kecil dan menengah. Terutama dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat selama pandemi,” terangnya.

    Lebih jauh, Wapres mencontohkan penguatan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan memfasilitasi pelaku UMK agar dapat melanjutkan produksi serta memperluas pangsa pasar dan memasarkan produknya secara efisien.

    Selain itu, Wapres juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk UMK. Karena menurutnya, saat ini beberapa market place telah memfasilitasi para pelaku UMK tersebut agar dapat menjual produknya secara online.

    “Hasil survei Bank Dunia menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital ini, atau melakukan aktivitas pemasaran secara online, mengalami penurunan lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan pemasaran secara online,” jelas Wapres. 

    Bangun Ekosistem

    Ekonomi syariah berpotensi menjadi salah satu pilar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, upaya untuk menggairahkan kembali ekonomi dan keuangan syariah pasca pandemi menjadi hal yang penting, utamanya untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional. Untuk itu, pembangunan ekosistem yang kondusif bagi ekonomi dan keuangan syariah sangatlah diperlukan.

    “Dengan terbangunnya ekosistem yang kondusif, maka akan semakin banyak masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah, upaya pemulihan akan semakin cepat,” ungkap Wakil Presiden.

    Dalam acara yang bertemakan “Menghadapi Resesi Global: Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam”, Wapres menyampaikan, State of the Global Islamic Economy Report mencatat bahwa perlambatan ekonomi Islam Global tidak separah dibandingkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi dunia akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengalami kontraksi 5,2%, sedangkan ekonomi Islam global mengalami kontraksi 2,5%.

    “Walaupun tumbuh negatif, saya tetap melihat peluang bahwa permintaan produk halal global masih tetap dapat dimanfaatkan, mengingat ekspor produk halal kita yang masih kecil,” tutur Wapres.

    Lebih lanjut Wapres menyebutkan, salah satu karakteristik utama ekonomi Indonesia ialah besarnya peran usaha mikro dan kecil (UMK) yang dijalankan oleh umat. Bahkan, dalam kondisi krisis seperti saat ini, sektor UMK yang menjadi salah satu pendorong utama karena sektor keuangan tidak dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi akibat korporasi mengurangi aktivitas produksi dan investasinya

    “Oleh sebab itu, pengembangan usaha mikro kecil dan juga menengah (UMKM) juga termasuk dalam prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Wapres.

    Untuk itu, Wapres menekankan pentingnya memperkuat kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala mikro, kecil dan menengah. Terutama dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat selama pandemi. Penguatan dilakukan antara lain dengan memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil tersebut agar dapat melanjutkan produksi serta memperluas pangsa pasar dan memasarkan produknya secara efisien.

    “Salah satu inisiatif yang harus diambil adalah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk UMK,” tegas Wapres.

    Sementara dalam skala global, Wapres mencermati, pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil juga didorong agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain) untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

    “Dengan mendorong keterlibatan UMKM dan juga perusahaan skala besar dalam rantai nilai industri halal global kita dapat mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri serta sekaligus menjadi pemain global dalam industri produk halal,” terangnya.

    Menutup sambutan, Wapres mengucapkan terima kasih kepada Dyandra Promosindo dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah berinisiatif menyelenggarakan acara ini.

    “Saya harapkan acara ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” pungkas Wapres.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Afirman mengatakan, pemerintah semakin termotivasi dalam pengembangan ekonomi syariah karena berdasarkan data Global Islamic Finance Report, Indonesia berada di peringkat pertama dalam pasar keuangan syariah global.

    “Menjadi motivasi bagi pemerintah untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam mewujudkan ekonomi syariah di tanah air. Pemerintah mendukung melalui pembentukan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal), penguatan program literasi keuangan syariah, regulasi dan kebijakan seperti UU Jaminan Produk Halal, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, dan lainnya,” ucap Luky.

    Berita Terkait

    Buka Pasar Modal, Menko Airlangga Optimistis 2021 Jadi Tahun Pemulihan Ekonomi Nasional

    Sentimen positif atas capaian-capaian program penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di tahun 2020 menghadirkan optimisme berbagai pihak Selengkapnya

    Bangun SDM Unggul Jadi Pemain Utama Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syari Selengkapnya

    Pemerintah Tutup Sementara Perjalanan WNA ke Indonesia

    Adanya informasi ditemukan strain atau varian baru virus Covid-19, yang menurut berbagai data ilmiah memiliki tingkat penyebaran lebih cepat Selengkapnya

    Pemerintah Optimistis Pemulihan Ekonomi di Tahun 2021

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah telah mempersiapkan langkah mendasar dengan melakukan refo Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA