Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan Stunting di Provinsi NTT

Jakarta, Kominfo  - Permasalahan gizi buruk atau stunting masih menjadi momok dalam pembangunan manusia Indonesia. Salah satu provinsi yang memiliki masalah stunting cukup tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang termasuk satu dari 100 kabupaten prioritas penanganan stunting, masih banyak bayi dan balita yang mengalami gizi kurang hingga stunting. Kasus di sana disebabkan multi faktor yang saling berkaitan, seperti masih minimnya sarana dan prasarana sanitasi, kurangnya sumber air bersih, kesadaran masyarakat, dan sebagainya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah sangat menaruh perhatian besar dalam penanganan stunting ini. Apalagi, Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan target yang ambisius, yaitu berada di angka 14% pada tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK dalam Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Percepatan Perbaikan Status Gizi 
Di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, yang dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga, dan Pemkab Sumba Barat Daya, dan dilaksanakan secara virtual,, Kamis (15/10/2020)

"Karena itu, pemerintah berusaha mempercepat penanganan stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Betapa besar perhatian pemerintah pusat untuk memperhatikan NTT. Kita akan 'keroyok' nanti NTT, khususnya Sumba Barat Daya, untuk mengentaskan stunting dan meningkatkan tingkat kesejahteraannya," ujar Menko PMK.

Dalam rapat koordinasi, Menko PMK mengatakan, permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air adalah masalah utama mengapa stunting mengakar di Sumba Barat Daya. Karena itu, sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam penanganan stunting ini sangat diperlukan dalam penanganan stunting ini.

"Untuk penanganan stunting, perlu difokuskan di bidang sanitasi, imunisasi dasar, keluarga berencana, pemenuhan air layak dan lain-lain. Sehingga diperlukan koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan program dan efisiensi anggaran," jelasnya.

Selain itu, Menko PMK mengatakan, permasalahan stunting juga sangat erat kaitannya dengan permasalahan di ranah keluarga. Karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada keluarga terkait gizi anak juga penting dilakukan. 

Dalam hal ini, Menko PMK mengatakan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menjadi lead untuk melakukan dan sosialisasi stunting di keluarga. Selain itu, dalam sosialisasi dan edukasi ini juga diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat agar sosialisasi bisa dilakukan dengan maksimal.

"BKKBN akan menjadi lead dalam penanganan stunting dan sebagai integrator di ranah keluarga sesuai dengan arahan Pak Presiden. Selain itu pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama juga diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang penanganan stunting ini di wilayah sasaran," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi, ditemukan masalah lain yang perlu ditangani, diantaranya yaitu administrasi penduduk yang masih bermasalah, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu pelatihan sumber daya manusia untuk sosialisasi hidup sehat dan penanganan infrastruktur, penggunaan dana desa dan padat karya untuk memaksmialkan penanganan stunting, dan inovasi juga perlu dilakukan dalam penanganan stunting di Sumba Barat Daya.

Muhadjir berharap, intervensi penanganan stunting yang dilakukan pemerintah pusat di Kabupaten Sumba Barat Daya akan berhasil dan akan menjadi contoh dalam penanganan stunting di daerah lainnnya.

"Sehingga target kita untuk penanganan gizi buruk dan stunting bisa kita laksanakan dengan baik, dan kemudian kita rumuskan sebagai model yang bisa kita replikasikan di kabupaten lain," pungkas Menko PMK.