FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    04 09-2020

    477

    Pemerintah Salurkan Banpres kepada 15 Juta UMKM

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki optimistis, Bantuan Presiden (Banpres) produktif usaha mikro dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada 15 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga akhir tahun ini.

    Data yang digunakan berbasis data akurat yang diolah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kami saat ini telah melakukan cleansing data bekerja sama dengan BPKP, OJK, dan Kemenkeu dalam memastikan Banpres tersebut tepat sasaran," kata Teten Masduki dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Bantuan UMKM, Sudah Efektifkah?” yang diselenggarakan di Ruang Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (04/09/2020).

    Data terkait dengan pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan tersebut juga didapatkan secara langsung dari 18 instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan sektor UMKM, koperasi, dinas koperasi seluruh Indonesia, dan Himbara.

    Teten menjamin, bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut akan tepat sasaran kepada para pelaku UMKM. Mengingat, mekanisme persyaratan yang dibutuhkan sangat ketat dengan melibatkan sektor perbankan milik pemerintah, sehingga tidak ada ruang melakukan tindakan manipulasi.

    "Saya jamin bantuan ini tidak akan diterima oleh orang yang sudah meninggal," tuturnya.

    Saat ini hingga pertengahan September ditargetkan bantuan tersebut akan diterima secara tepat sasaran kepada 12 juta pelaku UMKM dalam negeri. Dan pihaknya, akan mampu menyalurkan bantuan tersebut lebih banyak lagi hingga akhir tahun 2020.

    Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari.

    Berita Terkait

    Pemerintah Optimis Pilkada 2020 Jadi Ajang Solusi Covid-19

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, optimis Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19, bisa menj Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan Stunting di Provinsi NTT

    Permasalahan gizi buruk atau stunting masih menjadi momok dalam pembangunan manusia Indonesia. Salah satu provinsi yang memiliki masalah stu Selengkapnya

    Tugas Pemerintah Beri Pengertian Soal UU Cipta Kerja

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengatakan jika unjuk rasa terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja masih be Selengkapnya

    Peluncuran Bansos Produktif Jadi Momentum Perbaikan Data UMKM

    Untuk menghidupkan kembali produktivitas UMKM akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah meluncurkan stimulus berupa Ba Selengkapnya