FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    02 04-2020

    196

    Dorong Partisipasi RT/RW Soal Status ODP bagi Pemudik

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    - (Setkab)

    Bogor, Kominfo - Presiden Joko Widodo mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas, baik itu Rukun Warga (RW) maupun Rukun Tetangga (RT) sehingga pemudik dari Jabodetabek agar diberlakukan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) untuk menjalankan isolasi mandiri.

    “Kemudian di hilir, pengawasan dan pengendalian di level daerah, utamanya di level kelurahan dan di level desa, sekarang ini saya lihat sudah mulai digerakkan oleh daerah dan mulai bergerak,” ujar Presiden saat memberikan pengantar pada Ratas melalui Konferensi Media dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (02/04/2020).

    Untuk intervensi di hulu, Presiden melihat bantuan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi akan sangat membantu sekali dalam bertahan, terutama di Ibu Kota. “Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan, 3,6 juta perlu dimasukkan di dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan oleh Provinsi DKI 1,1 juta, artinya tinggal 2,5 juta yang perlu segera kita siapkan untuk dieksekusi di lapangan,” imbuh Presiden.

    Selain itu, menurut Presiden, kemarin juga sudah pernah disampaikan, bahwa Dana Desa juga bisa digunakan untuk jaring pengaman sosial yang ada di desa. “Kemudian intervensi di tengah, saya kira pembatasan pergerakan orang, yang kedua juga skenario jaga jarak yang aman,” kata Presiden.

    Hal itu, menurut Kepala Negara, sesuai dengan protokol kesehatan, dengan kedisiplinan yang kuat, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah yang positif Covid-19 ini. “Dan kalau kita lihat dengan musim yang ada sekarang, saya kira cuaca juga sangat mempengaruhi berkembangnya Covid-19 ini,” tutur Presiden pada bagian akhir pengantar.

    Program Bansos Khusus untuk Kurangi Arus Pemudik
    Menteri Sosial , Juliari P. Batubara menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar menyusun program bantuan sosial (bansos) khusus bagi daerah-daerah seperti Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi lonjakan arus pemudik dari DKI ke daerah-daerah lain.

    ”Sehingga diputuskan akan diberikan Bansos khusus untuk DKI dalam rangka untuk meredam arus mudik ke daerah lain,” ujar Mensos saat memberikan keterangan usai Rapat Terbatas melalui Konferensi Video.

    ”Intinya tadi juga Bapak Presiden meminta agar seperti yang disampaikan Bapak Menko Maritim, karena sudah banyak program-program bansos yang digelontorkan oleh pemerintah antara lain yang seperti PKH, program (Kartu) Sembako dan sebentar Kartu Prakerja dan beberapa insentif kepada dunia usaha,” imbuh Mensos.

    Ia mengakui sedang menghitung dengan cermat agar tidak tumpang tindih sehingga benar-benar yang terdampak paling parah, khususnya para pekerja harian, pekerja di sektor informal khususnya di DKI Jakarta ini benar-benar bisa mendapatkan haknya. ”Saya kira Bapak Presiden tadi sudah jelas dan meminta kepada kami agar dalam waktu paling lama 2 minggu kami sudah bisa merealisasikan program bansos khusus ini di DKI,” ujarnya.

    Mengenai besaran dan mekanisme, Mensos akan melakukan Menko Perekonomian, Mendagri,  Menteri Keuangan, dan Menko Maritim selaku Menhub Ad Interim agar juga dipastikan program-program khusus ini tidak terlalu tumpang tindih dan benar-benar dengan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

    ”Saya kira dari saya sementara itu. Prinsipnya kami bekerja keras untuk memastikan agar arus mudik bisa seminim mungkin dan juga yang tidak mudik bisa juga tetap menjalani kehidupannya dengan normal dan tidak terlalu merasakan tekanan ekonomi yang lebih dahsyat,” tambah Mensos.

    Saat menjawab pertanyaan, Mensos menegaskan kembali akan memikirkan bagaimana mekanisme atau conditionality-nya agar yang akan mendapatkan bantuan khusus ini tidak mudik. ”Memang tidak mudah dan tidak bisa dijamin 100% tapi kami belum ketemu mekanismenya atau penerapannya bagaimana di lapangan, tapi atau program khusus ini tentunya kami juga berharap penerimanya tidak mudik,” imbuhnya.

    Detail di lapangan seperti apa, menurut Mensos, akan dipikirkan lebih lanjut dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perhubungan. ”Dan juga mungkin Pemerintah Provinsi DKI dan kami sendiri agar benar-benar yang penerima dari bansos khusus ini yang memang dia tidak mudik,” pungkasnya.

    Berita Terkait

    Pemerintah Perhatikan Nilai Tukar Petani dan Siapkan Stimulus bagi Petani

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah juga memperhatikan nilai tukar petani dan Selengkapnya

    Pemerintah Perhatikan Kebutuhan APD bagi Tenaga Medis

    Presiden Joko Widodo meminta jajaran terkait memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) untuk memberikan perlindungan maksimal bagi p Selengkapnya

    Pupuk Toleransi, Atasi Radikalisme Melalui Pendidikan

    Paham radikalisme berpotensi menyebabkan sikap intoleransi yang akan menimbulkan konflik. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapr Selengkapnya

    Dorong Industri Tingkatkan Kapasitas SDM Melalui Pemagangan Berkualitas

    Selengkapnya