FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 02-2020

    352

    Implementasikan SAKIP Agar Pembangunan Berdampak ke Masyarakat

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Batam, Kominfo -  Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap pemerintah daerah tidak hanya diperuntukan bagi kepentingan daerah itu sendiri, melainkan juga harus dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden pada berbagai kesempatan yang menyampaikan bahwa instansi pemerintah harus berorientasi pada outcome, bukan lagi output. 

    “Artinya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Wilayah I Tahun 2019, di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/02/2020).

    Melalui SAKIP, pihaknya mendorong instansi pemerintah untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. Berdasarkan evaluasi SAKIP yang dilakukan Kementerian PANRB, kemudian dilakukan pengkategorian dengan tujuan untuk memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah.

    Khusus wilayah I yang meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat, di tahun 2019 masih terdapat 75 kabupaten/kota dengan predikat C dan CC, 76 kabupaten/kota berpredikat B, 21 kabupaten/kota berpredikat BB dan dua kabupaten/kota berpredikat A.

    Kemudian untuk hasil evaluasi SAKIP pada pemerintah provinsi menunjukkan terdapat enam pemerintah provinsi dengan predikat B, empat pemerintah provinsi berpredikat BB, dan satu pemerintah provinsi yang berpredikat A, yaitu Provinsi Jawa Barat.

    Menteri Tjahjo pun mengapresiasi capaian pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang mendapatkan predikat BB dan A karena dianggap bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga tercipta penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Kendati demikian, nilai tersebut bukan berarti tidak ada ruang untuk perbaikan. Diharapkan pemerintah daerah dengan predikat BB dan A dapat mulai berfokus pada implementasi Performance Based Organization, termasuk upaya menciptakan reward dan punishment yang berdasar pada aspek kinerja.

    Sementara bagi provinsi dan kabupaten/kota yang masih berpredikat B, ia meminta agar para gubernur, bupati, wali kota, dan sekretaris daerah untuk fokus pada upaya peningkatan ekfektivitas dan efisiensi anggaran melalui berbagai upaya, antara lain dengan penyempurnaan cascading kinerja hingga level individu, penyelesaian target kinerja tingkat pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh OPD atau cross-cutting program, monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja OPD untuk mendorong pencapaian kinerja, serta pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

    “Selanjutnya bagi pemerintah daerah dengan predikat C dan CC, saya sangat berharap komitmen kepala daerah untuk lebih serius lagi dalam memenuhi unsur-unsur formalitas atau pemenuhan dokumen dan ketentuan lainnya,” pungkasnya. (byu/HUMASMENPANRB)

    Predikat SAKIP A Wilayah I:
    1. Provinsi Jawa Barat
    2. Kabupaten Lebak
    3. Kabupaten Serang

    Predikat SAKIP BB Wilayah I:
    1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    2. Provinsi Kepulauan Riau
    3. Provinsi Sumatra Barat
    4. Provinsi Sumatra Selatan
    5. Kabupaten Bangka
    6. Kabupaten Bangka Tengah
    7. Kabupaten Tangerang
    8. Kabupaten Pandeglang
    9. Kabupaten Batanghari
    10. Kabupaten Humbang Hasundutan
    11. Kabupaten Samosir
    12. Kabupaten Karimun
    13. Kabupaten Natuna
    14. Kabupaten Muara Enim
    15. Kabupaten Bandung
    16. Kabupaten Garut
    17. Kota Tanjung Pinang
    18. Kota Lubuk Linggau
    19. Kota Bukittinggi
    20. Kota Payakumbuh
    21. Kota Padang
    22. Kota Bogor
    23. Kota Tasikmalaya
    24. Kota Sukabumi
    25. Kota Bandung

    Berita Terkait

    Wapres: Implementasikan Kebijakan Satu Pintu UMKM dan Koperasi

    Konsolidasi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus segera dilaksanakan agar pendataan serta pemberdayaannya fokus pada sat Selengkapnya

    Pemerintah Susun SKB 4 Menteri, Atur Kegiatan Belajar Mengajar di Era Kenormalan Baru

    Era kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19 membuat berbagai aspek kehidupan mengalami perubahan, termasuk kegiatan belajar Selengkapnya

    Presiden Tinjau Kesiapan Prosedur Kenormalan Baru di Masjid Baiturrahim

    Masjid yang memiliki kapasitas untuk menampung sebanyak 750 jemaah tersebut nantinya untuk sementara waktu akan dibatasi menjadi kurang lebi Selengkapnya

    Presiden: Sosialisasikan Protokol Tatanan Normal Baru Secara Masif

    Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat selama pandemi sangat diharapkan agar dapat tetap produktif dan aman di tengah pandemi Covid-19. Selengkapnya