FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    23 01-2020

    167

    Presiden: Kedaulatan Negara Harga Mati, Tidak Bisa Ditawar

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Polhukam Mahfud MD (kiri), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (ketiga kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ketiga kanan) dan Dirut PT Dirgantara Indonesia (Persero) Elfien Goentoro (kanan) meninjau pameran alutsista di sela-sela Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Rapim Kemhan, TNI dan Polri Tahun 2020 mengusung tema "Pertahanan Semesta Yang Kuat, Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI". - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa salah satu isu utama dalam bidang pertahanan adalah kedaulatan. Untuk itu, Presiden menegaskan berulang kali bahwa kedaulatan itu harga mati, kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak ada tawar-menawar.

    “Oleh sebab itu, pagi hari ini saya perintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, seluruh aparat harus bekerja bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita Indonesia. Untuk selalu berdiri paling depan dalam menjaga dan memperkokoh kedaulatan NKRI kita,” tutur Presiden mengawali arahan pada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun 2020 di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Kemenhan, Medan Merdeka Barat, Provinsi Jakarta, Kamis (23/01/2020).

    Hal paling penting, menurut Presiden, yakni kemampuan untuk mengatasi semua spektrum pertahanan. ”Mulai dari konflik internal, perang asimetrik seperti gerilya dan teror, perang proxy yang menggunakan pihak ketiga dalam peperangan, maupun perang hybrid yang menggabungkan strategi militer dan nonmiliter, strategi konvensional dan nonkonvensional,”ujar Presiden seraya menambahkan bahwa dirinya yakin seluruh peserta memahami mengenai jenis-jenis peperangan secara detail.

    Tantangan ke depan, menurut Presiden, semakin berat karena semakin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. ”Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antar negara dan siap menggelar kekuatan bersenjata untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kita,” ujar Kepala Negara.

    Presiden memahami jika Menteri Pertahanan berkunjung ke sebuah negara berkaitan dengan masalah diplomasi pertahanan dan melihat alutsista (Alat Utama Sistem Senjata, red) yang akan dipergunakan oleh Indonesia. ”Jadi kalau masih ada yang bertanya, itu belum ngerti urusan diplomasi pertahanan. Meskipun saya tahu, beliau ini ke negara-negara tertentu juga dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli. Bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan semuanya dicek secara detail,” tambahnya.

    Hal lain yang menjadi tantangan selanjutnya, menurut Presiden, adalah perkembangan teknologi yang luar biasa sehingga perlu ada antisipasi lompatan teknologi militer dalam jangka 20, 30, sampai 50 tahun ke depan. ”Ini harus dilihat mulai sekarang karena perubahan teknologi sekarang ini begitu sangat cepatnya. Sekarang pun kita sudah merasakan bagaimana teknologi drone diberi senjata bisa mengejar tank, mengejar kendaraan-kendaraan militer, dan menghabisi dari jarak yang dekat maupun tidak dekat dan tepat sasaran,” ujar Presiden.

    Beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini, menurut Presiden perlu dicermati karena sudah nampak dan hadir teknologi dengan berbagai instrumen artificial technology termasuk pengembangan pesawat tanpa awak yang dilengkapi dengan persenjataan-persenjataan modern. Pada kesempatan itu, Presiden juga mendorong TNI juga harus berani memulai, membangun alutsista yang ada sekarang ini di industri bisnis.

    ”Itu dimulai dari peralatan militer, entah itu yang namanya GPS, yang dulu namanya HT, yang namanya handphone, yang namanya drone dimulai, baru masuk ke dunia bisnis. Tapi semuanya dimulai dari industri militer, semua negara termasuk di negara kita Indonesia,” ujar Kepala Negara.

    Turut hadir dalam acara ini di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi, KSP Moeldoko, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Aziz, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Marsekal Yuyu Sutisna, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji.

    Sumber 

    Berita Terkait

    Presiden Harapkan Penggunaan Anggaran Provinsi Aceh Bermanfaat untuk Rakyat

    Kepala Negara menyampaikan keinginannya agar anggaran yang dimiliki Provinsi Aceh dapat diprioritaskan untuk berbagai program pengentasan ke Selengkapnya

    Presiden: Mari Bersama Hadapi Tantangan Bangsa

    Presiden mengajak pemerintah daerah dan masyarakat Aceh untuk bekerja dan duduk bersama dalam menyelesaikan tantangan pembangunan di provins Selengkapnya

    Presiden Akan Hadiri Kenduri Kebangsaan dan Serahkan Sertifikat Hak Atas Tanah

    Presiden Joko Widodo pada Sabtu (22/02/2020), diagendakan untuk bertolak menuju Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam rangka kunjungan ker Selengkapnya

    Presiden Tinjau dan Resmikan Rehabilitasi Madrasah di Pekanbaru

    Mengawali hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau, Jumat (21/02/2020), Presiden Joko Widodo meninjau sekaligus meresmikan Madrasah Ts Selengkapnya