Ekonomi Digital Terus Diperkuat

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi digital di Tanah Air. Pemerintah pun akan terus memfasilitasi dan mendidik sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar bisa memanfaatkan ekonomi digital guna mencapai total transaksi senilai US$ 130 miliar tahun 2030. 

Menkominfo menjabarkan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri digital, yaitu melalui salah satu program yang diberi nama Digital Talent. Menurut Rudiantara, dukungan itu diberikan karena pemerintah menginginkan adanya 1.000 perusahaan rintisan berbasis teknologi (start-up) digital di Indonesia hingga 2030.  

Untuk bisa mencapai keinginan tersebut, Rudiantara menekankan pentingnya pengembangan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang ditaksir jumlahnya mencapai 20 ribu orang. "Karena, kalau tidak didorong, kita ini terlambat karena SDM menjadi isu utama dalam pengembangan ekonomi digital. Di samping itu, kami mendorong munculnya sejumlah unicorn lain," ungkap Rudiantara, dalam Peringatan Ulang Tahun ke-25 Mastel di Jakarta, pekan lalu.  

Menurut dia, penyiapan SDM di bidang teknologi menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah. Hal ini diperlukan terutama untuk mengatasi kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan kebutuhan Industri 4.0 yang semakin mendesak dipenuhi.  

Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membentuk program beasiswa Digital Talent yang dikelola oleh Balitbang SDM Kemenkominfo. Tahun ini, untuk menghasilkan 1.000 orang tenaga andal industri 4.0, Kemen kominfo bekerja sama dengan lima universitas negeri di Indonesia selaku tuan rumah dan penyedia tenaga pengajar.  

Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia untuk bidang keamanan siber (cybersecurity) dan komputasi awan (cloud computing), Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk bidang data besar (big data) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta Universitas Padjajaran untuk pelatihan bisnis digital (digital business).

"Program itu juga didukung oleh Microsoft Indonesia selaku penerbit sertifikat keahlian sesuai dengan tema pelatihan masing-masing," paparnya.  

Rudiantara menuturkan, Kemen kominfo pun telah menjalin kerja sama dengan Sekolah Coding Gratis Perancis, yang dikenal sebagai School 42. Semua orang bisa mendaftar dan mendapatkan pendidikan di dalamnya tentang coding di Indonesia.  

"Sekolah 42 ini tidak memandang usia dan tingkat pendidikan muridnya. Yang terpenting adalah mereka berhasil menciptakan talenta engineer. Kita akan dorong terus. Ada yang oleh pemerintah, ada yang private oleh teman-teman (pelaku industri TIK). Semuanya boleh," tuturnya.  

Fasilitasi

Menurut Rudiantara, kementerian yang dipimpinnya kini telah berproses menjadi fasilitator dan akselarator untuk mendorong perkembangan ekonomi digital, termasuk dalam menopang pengembangan perusahaan rintisan  berbasis teknologi (start-up).  

"Peran Kemen kominfo saat ini sudah berpindah. Tidak hanya meregulasi, tetapi juga membangun fasilitas dan mengakselerasi. Kami lebih banyak bertemu dengan temanteman, mendengarkan apa maunya, kemudian membuat kebijakan yang mendukung. Kemen kominfo sendiri sudah melakukan penyederhanaan perizinan dari 36 jenis izin sekarang tinggal lima," paparnya.  

Menurut Menkominfo, pemerintah melalui Kemen kominfo menargetkan bertambahnya start-up di Indonesia yang bergelar unicorn. Saat ini, pemerintah mencatat ada empat start-up digital asal Indonesia yang telah menyandang gelar unicorn.  

Mereka terdiri atas Go-Jek, Travelo-ka, Bukalapak, dan Tokopedia. Unicorn adalah istilah untuk menyebut perusahaan rintisan berbasis teknologi dengan valuasi minimal US$ 1 miliar, atau sekitar Rp 14,5 triliun.  

Rudiantara menginginkan ada satu lagi perusahaan start-up yang naik kelas menjadi unicorn pada 2019. mereka selanjutnya juga diharapkan naik kelas lagi menjadi decacorn, atau bervaluasi minimal US$ 10 miliar. 

Namun, pemerintah tidak akan memilih perusahaan start-up tertentu untuk diarahkan agar menjadi unicorn, seperti telah dicapai oleh Go-Jek, Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia. "Itu tidak bisa ditetapkan pemerintah karena itu kan merupakan transaksi bisnis. Tapi, kalau saya sih optimistis, mudah-mudahan ada satu lagi, sehingga bisa ada lima pada akhir 2019 nanti," ujar dia.  

Kendati menyebutkan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi keputusan bisnis pada perusahaan start-up, Men kominfo mengklaim apabila pemerintah menyediakan fasilitas agar perusahaan start-up terus berkembang.

Ia pun mengindikasikan pemerintah cenderung mendukung perkembangan perusahaan start-up melalui sejumlah kebijakan yang diterbitkan.  

"Start-up yang sudah unicorn dan belum sampai decacorn kita dorong masuk ke bursa efek. Nanti, kalau sudah keburu menjadi decacorn, saya khawatir ekosistemnya yang tidak sanggup," ungkap Rudiantara. 

Sumber berita: Investor Daily (17/12/2018)